News

Loading...

IPDN

IPDN REGIONAL SUMBAR

Selasa, 05 Juli 2011

makalah konflik pertanahan di riau

MAKALAH

MANAJEMEN KONFLIK PERTANAHAN

KONFLIK PERTANAHAN DI RIAU

images

Nama : ISKANDAR SAPUTRA

Npp : 21.0199

Kelas : C-5

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

JATINANGOR

2011

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Tuhan yang telah menolong hamba-Nya menyelesaikan makalah ini dengan penuh kemudahan. Tanpa pertolongan Dia mungkin penyusun tidak akan sanggup menyelesaikan dengan baik.

Makalah ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang Pelaksanaan pengawasan Pemerintahan Daerah, yang kami sajikan berdasarkan pengamatan dari berbagai sumber. Makalah ini di susun oleh penyusun dengan berbagai rintangan. Baik itu yang datang dari diri penyusun maupun yang datang dari luar. Namun dengan penuh kesabaran dan terutama pertolongan dari Tuhan akhirnya makalah ini dapat terselesaikan.

Makalah ini memuat “tentang KONFLIK PERNANAHAN”. Walaupun makalah ini mungkin kurang sempurna tapi juga memiliki detail yang cukup jelas bagi pembaca.

Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca. Walaupun makalah ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Penyusun mohon untuk saran dan kritiknya. Terima kasih.

Jatinangor , 06 juni 2011

Penulis

Analisa Konflik Pertanahan di Provinsi Riau

Antara Masyarakat dengan Perusahaan

(Studi Tentang PT RAPP, PT IKPP, PT CPI

dan PT Duta Palma 2003-2007)

TIM LITBANG DATA FKPMR

2007

Bab 1

Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Sesaat setelah keruntuhan pemerintah Orde Baru pelbagai aspirasi kolektif masyarakat yang merasa telah diperlakukan tidak adil mencuat ke ruang publik menjadi gerakan sosial, bahkan acapkali diekspresikan dalam bentuk kekerasan eksplosif. Tak terkecuali tuntutan yang terkait dengan hak-hak pertanahan masyarakat yang mereka klaim telah diambil-alih secara melawan hukum oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di bisnis perkayuan, perkebunan

maupun perminyakan di Riau.

Memang, sengketa pertanahan antara masyarakat dan perusahaan di Riau muncul dalam bentuk beragam. Banyak pihak terlibat dalam proses mediasi dan penyelesaian konflik tersebut, baik negara maupun institusi civil society seperti

yang dilakukan LSM. Tetapi mediasi dan proses penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak tersebut acapkali menemui jalan buntu sehingga menjadikan konflik semakin berlarut-larut.

Hemat kami, hal ini antara lain diakibatkan oleh masih lemahnya identifikasi terhadap akar-akar penyebab terjadinya konflik dan pemetaan aspek-aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang terlibat di dalamnya. Akibatnya tawaran-tawaran penyelesaian konflik acapkali merupakan formula yang bersifat

sementara. Kami berkeyakinan, identifikasi dan penelitian mendalam terhadap akar-akar konflik dan pemetaan yang akurat terkait aspek-aspek sosial, ekonomi, politik dan kultural amat diperlukan guna membantu penyelesaian sengketa pertanahan di Riau secara permanen. Inilah yang kiranya melatari perlunya melakukan sebuah studi yang relatif mendalam perihal konflik pertanahan terutama yang terjadi antara masyarakat denga perusahaan di Riau.

Pemerintah Indonesia pada dasarnya telah berusaha untuk menjamin adanya pemerataan pemilikan tanah di Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 1960, serta melalui program transmigrasi. Melalui program transmigrasi

Di era Orde Baru, hak-hak masyarakat adat atau masyarakat lokal diingkari begitu rupa. Pola pengingkaran terhadap hak adat dimulai dari segi legal-formal melalui suatu peraturan perundang-undangan sampai pada tingkat praktik atas nama'pembangunan'. Walaupun berdasarkan Pasal 2 ayat 4 UUPA 1960 membolehkan masyarakat adat untuk "melaksanakan hak menguasai dari Negara" tetapi dalam peraturan di beberapa sektor seperti kehutanan dan pertambangan misalnya memperlihatkan bahwa hak mereka dimandulkan bahkan dibekukan. Sebut saja Pasal 2 UU 5/1967 tentang Kehutanan membagi dua bagian yaitu "Hutan Negara" dan "Hutan Milik". Penjelasan Pasal dua dengan tegas meniadakan hutan milik masyarakat adat dengan menyebutkan: Hutan Negara ialah hutan yang tumbuh diatas tanah yang bukan tanah milik. Hutan yang tumbuh atau ditanam diatas tanah yang diberikan kepada Daerah Swatantra dengan hak pakai atau hak pengelolaan mempunyai status sebagai Hutan Negara. Dengan demikian tidak ada lagi hutan marga, hutan daerah, hutan swapraja dan sebagainya.

Pengingkaran terhadap hak-hak penduduk lokal berawal dari kekisruhan pengakuan terhadap hak masyarakat adat yang diatur dalam UUPA 1960. Dalam UU No. 11/1967 tentang pertambangan hak-hak

masyarakat adat itu semakin teralienasi. Misalnya pemilik tanah diwajibkan memperbolehkan pekerjaan-pekerjaan pemegang kuasa pertambangan di atas tanahnya dengan musyawarah dan mufakat. Kata-kata diwajibkan dalam ketentuan tersebut, meskipun disertai penegasan harus ada musyawarah dan mufakat terlebih dahulu, tetap memberi pengertian bahwa tidak ada pilihan lain bagi pemilik hak atas tanah

2. Perubahan Pola Konflik & Dampaknya Pada Masyarakat Adat

Perubahan pola konflik tanah yang muncul awal dekade 1980-an itu disebabkan oleh dua hal. Pertama, perubahan sifat proyek pembangunan di Indonesia dari proyek perbaikan kehidupan sosial ekonomi rakyat ke megaproyek yang bertujuan meningkatkan kemampuan ekspor Indonesia. Di samping munculnya megaproyek, pembangunan juga membawa apa yang disebut dengan ”proyek pembangunan konsumtif” untuk memenuhi kehidupan konsumstif kaum elite perkotaan, seperti pembangunan padang golf, perumahan mewah, super market, dan sebagainya. Perubahan ini menyebabkan pembangunan di Indonesia terjangkit penyakit ”land hunger” dalam skala yang luas. Ribuan hektar tanah, tidak terkecuali tanah-tanah pertanian potensial yang merupakan tulang punggung kelestarian program swasembada pangan di Indonesia dirubah fungsi menjadi lahan pembangunan proyek konsumtif dimaksud.

Kedua, adanya standar ganda di bidang administrasi pertanahan di Indonesia. Di samping UU Pokok Agraria 1960 muncul juga berbagai Undang-Undang Pokok yang mengatur pemanfaatan dan penguasaan tanah yang dikeluarkan oleh berbagai departemen yang jiwa dari undang-undang itu bertentangan dengan UU PA 1960. Paling sedikit ada empat undang-undang pokok: (a) Undang-Undang Pokok Pertambangan; (b) Undang-Undang Pokok Transmigrasi; (c) Undang-Undang Pokok Irigasi; (d) Undang-Undang Pokok Kehutanan.

Undang-Undang Pokok tersebut semuanya bertujuan untuk melindungi kepentingan sektoral, dan dalam pelaksanannya sering mengorbankan kepentingan rakyat demi melindungi kepentingan departemen/sektoral masing-masing. Penghuni hutan bisa dipindahkan (terkadang secara paksa/terpaksa) untuk meninggalkan hutan karena hutan itu dinyatakan sebagai hutan lindung oleh Departemen Kehutanan berdasar UU Pokok Kehutanan, walaupun yang bersangkutan telah tinggal dalam hutan tersebut selama berpuluh-puluh tahun.

Adanya berbagai Undang-Undang Pokok yang mengatur masalah pemanfaatan tanah ini juga menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat siapa sebenarnya yang menjadi administrator pertanahan di Indonesia. Badan Pertanahan Nasional-kah atau Departemen-Departemen yang memiliki undang-undang pokok tersebut? Begitu pula orang mempertanyakan status UU Pokok Agraris 1960, apakah undang-undang tersebut masih berlaku ataukah sudah digantikan dengan UU Pokok Kehutanan yang lebih menonjol termasuk pengaturan hubungan antara masyarakat tepian hutan dengan kelompok pengusah HPH. Bagaimana mungkin Undang-undang Pokok Agraria dibatasi wilayah berlakunya di negeri ini? Apa dasar hukum atas semua hal ini?

Pertanyaan dan jawaban demikian seringkali terangkat dalam penanganan berbagai kasus atas tanah-tanah adat yang berada dalam wilayah yang diakui oleh Departemen Kehutanan sebagai kawasan hutan negara. Cukup banyak sarjana hukum di negeri ini yang tidak mengetahui dalam prakteknya UUPA tidak berlaku di kawasan hutan (wilayahnya ± 120 juta hektar ha atau 61% dari luas seluruh daratan Indonesia).

Realitas pembatasan berlakunya UU adalah fenomena yang tidak wajar di negara hukum, apalagi dengan alasan yang tidak jelas. Sejumlah pakar hukum agraria menyatakan bahwa pembatasan berlakunya UUPA di kawasan hutan terjadi sejak pemerintah Orde Baru berkuasa atau tepatnya sejak ditetapkannya UU No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan; sebuah UU yang merupakan bagian dari paket hukum ekonomi liberal Indonesia bersama UU Penanaman Modal Asing, UU Pertambangan dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri. Sejak saat itu UUPA yang dirumuskan dengan semangat nasionalisme dan sosialisme serta berbasis hukum adat itu praktis dibekukan dengan alasan yang mengada- ada yaitu bahwa UUPA merupakan produk komunis.

Alasan yang disampaikan pemerintahan Soeharto menanggapi masalah ini, yaitu: (1) bahwa UU Kehutanan adalah UU yang lebih khusus daripada UUPA sehingga berlaku asas lex specialis derogat lex generalis (aturan hukum khusus mengesampingkan aturan umum);2 (2) bahwa relasi UUPA

dan UU Kehutanan yang berkembang sekarang merupakan kelanjutan dari pola relasi Agrarische Wet 1870 dan Boschordonantie 1927 Stb. 27-221 jo. 28-561 jo. 31-168 jo. 134-163, yang menyatakan bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya sebagai eigendom (milik) seseorang merupakan tanah negara yang secara acontrario dapat ditafsirkan bahwa semua tanah yang dapat dibuktikan kepemilikannya tidak dapat ditetapkan sebagai tanah negara, termasuk hutan negara, dan (3) realitas politik Orde Baru yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi diatas kepentingan lainnya.

Apapun alasannya, penguasaan tanah, terutama hutan dengan segala isinya di era Soeharto merupakan kebijakan primadona karena dianggap sebagai salah satu penyumbang devisa negara. Pemerintah Orde Baru secara sengaja membiarkan tumbuh dan berkembangnya sektor kehutanan meskipun harus melanggar hak-hak masyarakat yang tanah-tanahnya ditetapkan secara sepihak sebagai kawasan hutan negara, termasuk melanggar peraturan perundangan yang sah yang masih berlaku seperti UUPA.3 Bidang kehutanan yang awalnya berupa satu direktorat jenderal di bawah naungan Departemen Pertanian berkembang pesat menjadi Departemen Kehutanan yang sangat kuat dan berkuasa. Ironisnya kebijakan tersebut masih berlanjut sampai sekarang.

Kondisi demikian tidak memungkinkan dapat dicapainya tujuan kepastian hukum bagi rakyat atau suku-suku asli yang pada kenyataannya semakin jauh dari jangkauan mereka. Pembatasan berlakunya UUPA yang telah berlangsung selama hampir empat dekade dapat dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang dari pemerintah. Diperlukan adanya koreksi atas sesat hukum yang telah terjadi selama ini dan pembenahan sistem hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat secara luas, termasuk di dalamnya hak-hak agraria suku-suku asli.

3. Rekomendasi

TAP MPR No.IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam secara eksplisit menyebutkan bahwa peraturan perundang undangan yang saling bertentangan dan berhubungan dengan tanah dan penguasaan sumber daya lainnya oleh department/instansi sektor haruslah dihentikan, karena pertentangan ini menciptakan kemiskinan dan penurunan sumber daya alam. Peraturan perundang-undangan ini harus direvisi, dicabut atau diubah menggunakan pendekatan holistik. Pada saat yang sama konflik harus diselesaikan melalui proses yang adil.

Selain itu, memahami karakter konflik agraria di Indonesia, maka proses-proses hukum yang selama ini digunakan untuk menyelesaikan konflik tidak memadai untuk menyelesaikannya. Dibutuhkan lembaga khsusu penyelesaian konflik agraria. Karena pada dasarnya yang disebut dengan penyelesaian konflik agraria, bukan hanya pembuktian hukum formal dari tanah yang dikonflikkan. Melainkan pemenuhan rasa keadilan pada korban konflik agraria. Selama ini pihak rakyatlah yang selalu jadi korban konflik agraria. Kenapa pemenuhan rasa keadilan ini yang didahulukan ? karena proses penggusuran tanah-tanah rakyat yang diikuti tindakan kekerasan bukanlah insiden, melainkan sebagai akibat dari kebijakan yang dilahirkan di masa lalu.

Berbagai hal strategis yang bisa dicapai dari lembaga penyelesaian konflik agraria ini adalah: 1) memungkinkan rakyat mengadukan tanahnya yang dirampas; 2) menguatkan posisi rakyat dalam hal pemilikan tanah, 3) memungkinkan rakyat mendapatkan keadilan melalui pemulihan, penggantian terhadap kerugian dan hak-haknya yang dirampas oleh proses masa lalu, dan 4) memungkinkan satu terobosan hukum yang menjadi pintu masuk mendekontruksi atas sistem hukum yang tidak memenuhi rasa keadilan rakyat.

4. Perumusan Masalah

Walhi Riau dan Jikalahari telah memetakan sebaran konflik kehutanan di Riau tentang konflik sumber daya hutan. Beberapa penyebab umum konflik di sektor kehutanan dalam pandangan kedua lembaga yang menaruh perhatian pada persoalan konflik kehutanan tersebut antara lain adalah: kegiatan HPH, aktivitas penebangan liar (illegal logging), penetapan kawasan lindung dan penetapan kawasan taman nasional, pembangunan HTI dan perkebunan kelapa sawit.

Konflik ini terjadi karena perbedaan pandangan mengenai hak atas lahan, pelanggaran perjanjian oleh pihak-pihak yang terkait, maupun ketidakjelasan batas kawasan.

Konflik lahan yang terjadi di Kecamatan Sei Mandau menggambarkan konflik antara masyarakat desa-desa di kawasan hutan di wilayah tersebut karena perbedaan penafsiran atas batas desa atau pandangan bahwa PT Arara Abadi, salah satu anak perusahaan PT IKPP, telah mengokupasi perkampungan warga.

Demikian juga konflik lahan yang terjadi dengan masyarakat Talang Mamak di Kabupaten Indragiri Hulu karena perampasan hutan ulayat oleh perusahaan. Di tempat yang disebutkan terakhir, berbagai laporan mengenai konflik pertanahan juga mengungkapkan bahwa penyebab konflik antara masyarakat dengan proyek pengembangan kelapa sawit adalah karena adanya tumpang tindih lahan. Di samping itu, konflik juga terjadi antara masyarakat dengan Departemen Kehutanan, dalam hal batas wilayah hutan produksi terbatas yang juga mencakup kebun damar masyarakat. Konflik juga bisa dipicu karena persoalan kompensasi (ganti rugi) yang tidak layak diterima masyarakat karena beroperasinya perusahaanperusahaan seperti HPH dan pertambangan yang

mengakibatkan kerusakan lingkungan mereka.

Faktor lainnya yang sering memicu konflik berkaitan dengan akses, hak dan tata guna lahan terutama yang berhubungan dengan kawasan konservasi seperti taman nasional. Studi yang dilakukan Moeliono dan Fisher (2003), misalnya, melaporkan bahwa konflik di kawasan konservasi di daerah Riung, Nusa Tenggara Timur disebabkan karena penetapan kawasan tersebut sebagai kawasan lindung, sehingga membatasi akses masyarakat terhadap sumber daya hutan dan laut. Pemerintah Daerah di sana menerapkan berbagai cara untuk membatasi masyarakat masuk ke dalam kawasan lindung dengan menggunakan bantuan polisi dan militer.

Lebih jauh konflik kehutanan telah membawa malapetaka bagi pihak yang terlibat atau pihak lain yang tidak terlibat langsung. Individu-individu tertentu mendapat ancaman dan sumber daya alam menjadi rusak (Yasmi, 2003). Lebih menyedihkan lagi, konflik juga bisa menelan korban fisik bahkan kematian. Pengelolaan konflik bertujuan untuk mengantisipasi konflik dan menghindari atau menguranginya serta meningkatkan keterbukaan dalam menyikapi perbedaan

penilaian.

5. Tujuan Penelitian

Investigasi bertujuan membahas konflik pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan di Riau, dengan kualifikasi sebagaimana berikut.

1. Mengidentifikasi karakter konflik antara masyarakat dan perusahaan, latarbelakang sosial-kultural, ekonomi dan politik yang melatari konflik-sosial antara masyarakat dengan perusahaan di Riau;

2. Mendeskripsikan pola gerakan masyarakat dalam memperjuangkan hak hak pertanahan mereka, serta respon perusahaan terkait dengan gerakan sosial yang dilakukan masyarakat dalam mempertahankan hak-hak pertanahan mereka;

3. Mengidentifikasi pola resolusi konflik antara perusahaan dengan masyarakat di Riau, guna mendapatkan rumusan alternatif tentang resolusi konflik pertanahan antara masyarakat dan perusahaan di Riau.

6. Batasan Konsep Penelitian

Seperti telah disampaikan di muka, konflik bisa melibatkan perusahaan dan masyarakat, antara anggota - masyarakat, antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain dan juga antara masyarakat dengan pemerintah. Dalam penelitian ini, konflik-konflik yang terjadi di areal HPH, HTI milik empat perusahaan besar yang menjadi fokus penelitian merupakan contoh tempat terjadinya konflik, dengan isu dan pemain yang beragam. Di ke empat perusahaan tersebut akan ditelusuri dan dianalisis pola konflik lahan yang terjadi, siapa yang terlibat, kapan terjadinya, apa faktor penyebabnya, bagaimana tingkat eskalasi dan penyelesaian yang pernah diupayakan. Beberapa konsep yang dipakai sebagai acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

7. Konflik

Konflik merupakan suatu perbedaan cara pandang. Bentuknya bisa berupa keluhan saja sampai pada tingkat kekerasan dan perang. Walker dan Daniels mengupas dengan seksama berbagai definisi konflik yang memperlihatkan bahwa konflik ternyata merupakan suatu wacana yang dikonstruksikan secara sosial dan bisa dipandang dari berbagai sudut (Walker dan Daniels, 1997).

Dalam penelitian ini konflik didefinisikan sebagai suatu “perwujudan perbedaan cara pandang” antara berbagai pihak terhadap obyek yang sama. Sorotan dan titik berat dalam penelitian ini adalah konflik-konflik kehutanan yang telah muncul ke arena publik, seperti aksi demonstrasi, gugatan, dan berbagai protes kepada pemerintah. Dengan demikian , wujud konflik yang berupa wacana argumentasi dan perbedaan pendapat, tidak dikategorikan sebagai suatu konflik.

Sebagai contoh, peristiwa konflik yang sama bisa berupa perselisihan antara masyarakat A dengan HPH A di mana terjadi aksi-aksi kekerasan yang dilakukan baik oleh pihak HPH A terhadap masyarakat A, maupun sebaliknya. Namun apabila kemudian peristiwa ini memicu konflik antara HPH A dengan masyarakat B, maka hal ini dianggap sebagai peristiwa konflik yang berbeda. Peristiwa konflik tersebut dihitung sebagai dua peristiwa konflik (konflik antara HPH A dengan masyarakat A dan konflik antara HPH A dengan masyarakat B).

8. Frekwensi Konflik

Menghitung frekwensi konflik sangat dilematis karena ada kemungkinan konflik

dengan isu yang sama muncul ke permukaan beberapa kali dan dimuat oleh beberapa media massa yang berbeda. Oleh karena itu peristiwa konflik yang dilaporkan oleh dua atau lebih media massa di tempat dan waktu yang relatif bersamaan dihitung sebagai satu peristiwa konflik. Hal ini dilakukan untuk

menghindari penghitungan ganda dari satu peristiwa konflik yang sama. Namun untuk konflik yang sama, tetapi terjadi dalam waktu yang berbeda (misalnya tahun 1998 dan terjadi kembali tahun 1999), maka konflik tersebut dihitung dua kali peristiwa konflik.

9. Penyebab Konflik

Penyebab konflik dalam penelitian ini dibagi menjadi tujuh kategori berdasarkan berita yang dilaporkan di media massa dan informasi di lapangan. Penentuan kategori didasarkan pada perbedaan jenis kegiatan yang memicu terjadinya konflik, yang diamati dari artikel koran, yaitu sebagai berikut : tujuh faktor tersebut adalah (a) tapal batas yang tidak jelas, (b) perambahan hutan, yakni kegiatan pembukaan lahan pada kawasan hutan yang bermasalah karena adanya perbedaan penafsiran mengenai kewenangan dalam pengelolaannya; (c)

kontrak yang dinilai masyarakat tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan, (d) penyerobotan tanah masyarakat oleh perusahaan, (e) kecemburuan sosial karena kelompok tani yang dikelola oleh perusahaan secara ekonomi lebih baik dan lebih mendapat perhatian dari pihak perusahaan, (f) ganti rugi yang tidak menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak masyarakat dan perusahaan, dan (g) perebutan tanah antara sesama warga.

10. Penyelesaian Konflik

Penyelesaian konflik merupakan suatu upaya atau inisiatif yang dilakukan untuk mengatasi dan mencari jalan keluar dari suatu peristiwa konflik. Inisiatif ini bisa datang dari para pihak yang terlibat dalam konflik atau dari pihak ketiga yang tidak terlibat dalam konflik. Bentuk upaya yang ditempuh bisa bermacam-macam, mulai dari yang sangat sederhana sampai ke tingkat pengadilan dengan menempuh jalur hukum (Fisher, dkk., 2001).

Proses negosiasi secara spontan antara dua pihak yang terlibat dalam konflik dianggap sebagai suatu proses penyelesaian yang sederhana dan mempunyai potensi keberhasilan yang cukup tinggi, karena adanya kemauan kedua belah pihak untuk bernegosiasi. Namun proses spontan kadang tidak berhasil dan penyelesaian konflik harus difasilitasi oleh pihak ketiga. Tidak jarang pula proses penyelesaian konflik harus melalui jalur hukum sebagai alternatif terakhir apabila

semua cara lain sudah buntu. Namun demikian, di Indonesia jalur hukum belum sepenuhnya dapat dipercayai oleh semua pihak yang terlibat, sehingga cara penyelesaian konflik seperti ini jarang digunakan.

11. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua tingkat yang berbeda. Pertama, di level regional Riau untuk melihat profil konflik yang terjadi di seluruh wilayah di Riau. Kedua, dilakukan di empat perusahaan, yaitu PT RAPP, PT IKPP, PT Duta Palma dan

PT CPI. Sumber informasi barasal dari investigasi, penelaahan dokumen, dan media massa. Lima media massa dipilih untuk mengobservasi artikel koran yang memuat konflik kehutanan, yaitu Koran Riau Pos, Riau Mandiri, Metro Riau, Riau

Tribune, dan Koran Kompas. Sumber lainnya yang digunakan adalah internet. Periode penerbitan yang diobservasi adalah dari bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Juni 2007.

Di samping itu, untuk melakukan verifikasi dan memperkaya data sekunder dari media massa, telah dilakukan studi kasus di empat lokasi yang berbeda. Data dan informasi dari studi lapangan merupakan data empiris yang dikumpulkan selama kunjungan ke lokasi kejadian konflik.

12. Unit Administratif Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua unit penelitian. Pertama adalah “peristiwa konflik antara masyarakat dengan perusahaan”, yaitu kejadian suatu konflik yang telah muncul ke permukaan, dan dimuat dalam artikel Koran yang melibatkan salah satu dari empat perusahaan atau anak perusahaan yang menjadi fokus penelitian.

Sebagaimana diketahui konflik di sektor kehutanan bervariasi mulai dari konflik dengan intensitas yang rendah, seperti keluhan-keluhan, sampai kepada konflik dengan tekanan yang tinggi seperti aksi-aksi destruktif. Unit kedua adalah studi kasus di lapangan, yaitu perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang kehutanan, yaitu HPH dan HTI, serta unit pengelolaan kawasan lindung (seperti taman nasional).

13. Sumber Data Penelitian

Sumber utama penelitian ini adalah hasil investigasi baik yang dilakukan oleh Tim Peneliti, Litbangdata FKPMR, maupun laporan investigasi dari beberapa LSM di Riau yang konsen terhadap konflik antara masyarakat dengan perusahaan, seperti misalnya Walhi Riau, Jikalahari dan KBH. Terkecuali itu, laporan masyarakat yang sedang berkonflik dengan perusahaan juga merupakan dokumen penting yang memperkuat data laporan penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan media massa sebagai sumber informasi. Media massa dipilih sebagai sumber data karena bisa diperoleh dengan mudah dan cepat; bahkan beberapa di antaranya bisa diakses melalui internet. Selain itu, banyak kliping yang telah dibuat oleh berbagai lembaga seperti Walhi Riau, Litbangdata FKPMR, Jikalahari, dan Perpustakaan Daerah Riau yang bisa dimanfaatkan. Keuntungan lainnya adalah bahwa informasi yang didapatkan dari media massa dapat dengan mudah diarsip.

Namun demikian, kami juga menyadari bahwa media massa tidak bebas dari bias (value free) dan memiliki pertimbangan tersendiri dalam memunculkan berita. Pada masa Orde Baru media massa tidak dapat dengan mudah memuat berita-berita sensitif. Media massa dikekang dan dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan pada waktu itu. Di masa Reformasi terjadi perubahan yang menggembirakan. Walaupun demikian, disadari bahwa media

massa hanya melaporkan sebagian saja dari informasi lengkap di lapangan, dan media massa mana pun tidak terlepas dari kepentingan golongan tertentu.

Penelusuran informasi dari media massa dilakukan melalui majalah dan surat kabar yang terbit antara bulan Januari 2003 sampai dengan Juni 2007. Meski demikian, penelitian ini akan difokuskan pada peristiwa konflik yang terjadi pada masa kepemimpinan Gubernur H.M. Rusli Zainal yang dilantik pada bulan Oktober 2003. Periode kepemimpian Rusli Zainal, dalam kepustakaan ilmu pemerintahan dikenal sebagai periode desentralisasi di mana pengurusan sumber daya hutan semakin banyak diberikan kepada pemerintah daerah.

14. Data dari Pendalaman Kasus

Untuk studi kasus, dipilih kasus-kasus konflik kehutanan yang terjadi di perusahaan-perusahaan HPH, HTI atau kawasan lindung. Kasus-kasus ini dipilih sebagai unit penelitian untuk memberikan gambaran profil keanekaragaman konflik di berbagai aktivitas kehutanan secara lebih mendalam (termasuk sejarah konflik).

Pengumpulan data untuk studi kasus dilakukan berdasarkan laporan yang diterima Walhi Riau, FKPMR ataupun sejumlah LSM yang aktif dalam advokasi konflik pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan, semisal KBH (Kelompok Bantuan Hukum) Riau. Sumber data penelitian ini juga didapatkan melalui studi pustaka atas topic permasalahan. Pustaka didapatkan dari bukubuku yang berhubungan dengan lokasi studi, laporan-laporan yang dibuat oleh pemerintah dan instansi terkait, laporan dari HPH atau HTI, serta laporan dari LSM. Beberapa keputusan hukum seperti Keputusan Menteri, Keputusan Bupati,

dan keputusan-keputusan lainnya yang terkait juga dikumpulkan dari berbagai instansi untuk melihat aspek legal dari kasus yang sedang diteliti.

15. Sistematika Laporan

Laporan ini terdiri dari empat bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa bagian. Bab pertama berisi tentang pendahuluan dan bab kedua akan membahas tinjauan umum tentang konflik pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan yang terjadi di Riau. Selanjutnya pada bab ketiga peneliti akan membahas secara lebih detail kasus-kasus konflik di empat perusahaan yang menjadi fokus penelitian. Dalam bab empat, peneliti akan menganalisa kecenderungan konflik di empat perusahaan tersebut berdasarkan pemaparan kasus yang telah

dikemukakan pada bagian sebelumnya dan pencatatan kasus konflik masyarakat dengan perusahaan yang terjadi selama periode penelitian. Selanjutnya di bab terakhir, yakni bab lima peneliti akan menutup laporan penelitian ini dengan mengemukakan kesimpulan dan sejumlah rekomendasi.

Bab 2

Tinjauan Umum Konflik

Pertanahan antara

Masyarakat dengan

Perusahaan di Riau

1. Politik Kehutanan di Indonesia Masa Orde Baru

Indonesia memiliki areal hutan terluas ketiga di dunia (setelah Brasil dan Kongo), dihargai oleh berbagai pihak karena nilai konservasi keragaman hayatinya, potensi dalam menghasilkan devisa, dan peranannya dalam kebudayaan lokal dan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat. Hutan menempati urutan kedua setelah minyak sebagai penyumbang terbesar untuk perekonomian nasional. Pada masa pemerintah Orde Baru pimpinan Soeharto selama 32 tahun, penguasaan hutan merupakan alat dan sekaligus hadiah bagi kekuasaan negara. Berbagai hutan yang lebat pohonnya dibagikan sebagai hadiah dalam bentuk konsesi HPH, HTI dan perkebunan untuk keluarga, teman, dan rekan kerja Soeharto, dan juga untuk para anggota kunci militer dan elit politik dalam rangka menjamin kesetiaan mereka. Maka tak pelak, pihak yang menguasai hutan memiliki kekayaan dan pengaruh yang sangat besar terhadap derap perpolitikan dan perekonomian di Indonesia.

Akan tetapi, bagi penduduk pedesaan di Indonesia yang hidupnya bergantung pada hutan, hutan mempunyai arti yang berbeda. Hutan-hutan yang kemudian lenyap merugikan sebagian besar penduduk Indonesia yang tinggal di pedesaan rural, miskin, dan mata pencahariannya bergantung pada hutan. Penduduk ini juga menghargai hutan sebagai nilai budaya yang besar. Sebagian besar petani asli yang tinggal di pulau-pulau di luar pulau Jawa, Bali, dan Madura yang padat penduduknya—melakukan praktik usaha tani gabungan subsistensi dan komersial antara padi gogo dan tanaman tahunan.

Selain itu, berbagai produk hutan dikumpulkan dari hutan untuk dijual dan dikonsumsi di rumah, termasuk rotan, madu, damar, daun-daunan dan buah-buahan yang dapat dimakan, satwa liar, dan ikan. Diperkirakan pendapatan 7 juta penduduk Sumatera dan Kalimantan bergantung pada kebun karet yang menyebar di lahan seluas kurang lebih 2,5 juta hektar. Di Sumatera saja, kira-kira 4 juta hektar lahan dikelola oleh masyarakat lokal dalam bentuk berbagai jenis wanatani (yaitu kebun berbagai spesies buah digabung dengan pertumbuhan hutan alami) tanpa bantuan dari luar.

Walaupun tidak memiliki sertifikat tanah secara tertulis, masyarakat asli memahami bentuk tradisional pengelolaan sebagai hak adat yang diwariskan, yang diakui secara spesifik dalam pasal 18 Undang-undang Dasar Negar Indonesia sebelum di amandemen. Akan tetapi, Presiden Soeharto, mempunyai rencana yang berbeda untuk hutan-hutan lebat yang sangat luas dan menguntungkan ini karena hutan-hutan tersebut tidak mempunyai bukti hak kepemilikan pribadi resmi, dan dianggap “tidak dimiliki siapapun.” Agenda “pembangunan” Orde Baru digerakkan oleh ekstraksi hutan yang tidak berkelanjutan dan didasarkan pada penyitaan lahan seluas lebih dari 90 persen total lahan di pulau-pulau di luar Jawa, yang kemudian disebut sebagai “hutan negara.” Penetapan status ini dilakukan oleh negara tanpa melalui proses yang seharusnya (due process) atau tanpa pemberian kompensasi yang berarti.

Hutan-hutan tropis yang lebat, yang telah tumbuh selama berbagai generasi dan kaya dengan keanekaragaman hayati tumbuhan dan hewan, ditebang untuk memperoleh kayu dan diganti dengan perkebunan luas yang ditanami spesies monokultur eksotis yang cepat tumbuh dalam baris yang lurus dan dibersihkan dari tumbuhan tingkat bawah. Ekspansi dan peningkatan produksi industri kehutanan telah melebihi kemampuan perkebunan-perkebunan yang sangat besar untuk memasok bahan baku dan telah mendorong perluasan perkebunan lebih jauh menembus hutan alam. Berbagai kritik, di antaranya dari Bank Dunia dan anggota-anggota lain forum donor Consultative Group on Indonesia (CGI), menuduh bahwa perluasan industri pulp yang berlebihan ini juga telah mendorong penebangan liar, yang sebagian besar terjadi di taman-taman nasional dan hutan lindung yang lebat pohonnya.

Menurut laporan Human Right Watch, hutan menghilang dengan sangat pesat. Green Peace, beberapa waktu lalu melaporkan bahwa saat ini deforestasi di Indonesia mencapai 2 juta hektar tiap tahun, atau hampir sama dengan luas negara Swis (Holmes, 1999). Dampak kehilangan hutan yang begitu cepat itu sangat luas dan beragam. Para ilmuwan telah lama membuktikan konsekuensi kehilangan hutan yang luas terhadap lingkungan. Dampak ini meliputi kehilangan keanekaragaman hayati yang unik, frekuensi banjir dan kekeringan meningkat, kuantitas dan kualitas air menurun, dan peningkatan frekuensi kebakaran hutan yang menyebabkan polusi udara dengan asap beracun, debu, abu, dan gas-gas rumah kaca. Walaupun saat ini daftar bencana lingkungan sudah semakin diketahui banyak orang, akibat penebangan hutan terhadap hak-hak asasi manusia masih sedikit dibicarakan, sekalipun sama-sama merusak. Industri kehutanan yang melebihi kapasitas dan kesenjangan pasokan kayu telah mendorong hutan di Indonesia lenyap dengan cepat akibat operasi penebangan yang liar maupun resmi.

Sebagaimana dalam sektor-sektor lain yang menguntungkan dan illegal, jaringan gerombolan telah berkembang dan bertindak sebagai pemeras dan pelindung yang berlangsung melawan dengan kekerasan pihak yang mengganggu. Di Indonesia, sektor ilegal ini dan kekerasan yang terjadi di sekitar sektor ini sering mempunyai mata rantai yang jelas dengan para pelaku di kalangan pemerintah (Human Right Wacth, 2003).

Akan tetapi, bukan hanya sektor ilegal ini yang menjadi ancaman bagi mata pencaharian dan keamanan anggota masyarakat lokal. Memang, permintaan akan kayu yang melambung dan tidak dapat dikendalikan oleh industri kehutanan Indonesia akan terus mendorong penyitaan lahan dan sumber daya untuk yang berasal dari sumber-sumber yang tidak sah. Selama keadaan ini terus berlanjut, protes akan terus berlangsung, dan tanpa adanya ganti rugi atas kesengsaraan yang dialami atau pertanggung gugatan pasukan keamanan, baik itu yang didukunga oleh swasta atau negara, kekerasan terhadap pelaku protes tampaknya tidak akan berkurang. Skenario ini bukan hanya menimbulkan kekerasan dan perusakan lingkungan, tetapi juga menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi dan standar hidup yang cukup bagi anggota masyarakat hutan.

Jika sumber penghidupan yang bergantung pada hutan diganti oleh industri yang tidak berkelanjutan, maka setelah hutan hilang, alternatif penghidupan hanya akan sangat sedikit.

Ironisnya, kehilangan hutan, lahan, dan mata pencaharian masyarakat lokal ini semuanya berlangsung di bawah berbagai kebijakan negara yang seharusnya ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Visi umum Soeharto tentang “pembangunan,” seperti kebanyakan

bangsa industrialisasi baru, adalah kesejahteraan ekonomi yang digerakkan oleh ekstraksi sumber daya alam secara cepat. Akan tetapi, dalam praktiknya, agenda ini terdesak dan menjadi kurang penting dibandingkan dengan, dan pada akhirnya terancam oleh, tujuan tersembunyi Soeharto untuk melakukan konsolidasi kekuasaan melalui perlindungan (patronase) politik, di mana ia juga menggunakan sumber daya alam yang menguntungkan itu secara lihai.

Hutan di Indonesia yang luas dan menguntungkan merupakan alat penting untuk mencapai tujuan pemerintahan Orde Baru dalam hal sentralisasi kekuasaan dan pendapatan. Menyadap nilai ekonomi --dan berikutnya, politik – hutan menjadi agenda teratas Soeharto setelah ia meraih kekuasaan pada tahun 1965. Menyusul isolasi dan berbagai percobaan politik yang dilakukan Presiden pertama negara Indonesia, Soekarno, ekonomi bangsa ini dalam keadaan porak poranda.

Soeharto melihat hutan-hutan luas yang kaya dengan kayu di Sumatera dan pulau-pulau lain di luar Jawa sebagai cara yang bukan saja untuk memulai lompatan ekonomi, tetapi juga untuk konsolidasi kekuasaan politiknya melalui patronase ekonomi. Selain itu, Soeharto menggunakan miliaran dolar dari “Dana Reboisasi” pemerintah (yang dikumpulkan dari berbagai perusahaan perkayuan tetapi tidak dikembalikan ke anggaran negara untuk reboisasi) sebagai dana yang digunakan untuk membiayai agenda pribadi pembangunan nonhutan dalam rangka menghindari perdebatan pemakaian anggaran resmi.

Undang-undang yang pertama disahkan oleh Soeharto di antaranya adalah Undang-undang Pokok Kehutanan, Penanaman Modal Asing, dan Penanaman Modal Dalam Negeri — suatu indikasi tentang peran sentral yang dimainkan oleh investasi di sektor kehutanan di bawah “Bapak Pembangunan”, demikianlah julukan Soeharto dalam masa pemerintahan Orde Baru. Lahan yang sangat luas tersebut kemudian diklasifikasikan sebagai “hutan negara,” luasnya mencakup lebih dari 75 persen (143 juta hektar) dari total luas lahan di Indonesia, dan 90 persen dari luas lahan di pulau-pulau di luar Jawa, yang sebagian besar merupakan lahan masyarakat tradisional. Sebagai hutan negara, secara hukum lebih dari seratus juta hektar diperuntukkan sebagai areal penebangan atau ‘hutan konversi’ untuk perkebunan (yaitu tebang habis dan diikuti penanaman secara monokultur untuk perkebunan kayu pulp atau tanaman perkebunan lainnya). Pemerintah Indonesia mengeluarkan izin konsesi HPH, HTI dan perkebunan ke berbagai perusahaan berupa hak atas lahan yang diakui secara hukum.

Peta klasifikasi hutan negara di provinsi Riau menunjukkan bagian yang sangat kecil dari total lahan (sebagian besar merupakan daerah perkotaan) yang tidak diklasifikasikan sebagai “hutan negara.” Peta ini menggambarkan secara jelas bagaimana mata pencaharian masyarakat lokal menjadi terjepit. Sebagian besar provinsi ini, sebagai hutan negara, berada di bawah kekuasaan negara. Walaupun kini, Soeharto turun dari jabatannya semenjak sembilan tahun lalu melalui gerakan rakyat yang dimotori para aktivis mashasiswa, masyarakat dan lingkungan negara Indonesia sampai dengan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono sekarang masih tetap menderita konsekuensi dari buruknya pemerintahan dan penegakan hukum mengenai hutan negara dan kebijakan keuangan pada masa lalu.

2. Konflik Pertanahan antara Masyarakat dengan Perusahaan

Dampak dari kebijakan politik kehutan Orde Baru yang paling dirasakan masyarakat Riau hingga kini antara lain adalah maraknya konflik pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan-perusahaan yang baik secara langsung atau tidak langsung menjadi eksekutor dari kebijakan pembangunan Soeharto. Memang, di belahan manapun di dunia, hutan telah menjadi arena pertentangan antara pelbagai pihak berkepentingan. Dalam banyak kasus, pertentangan kepentingan antara perusahaan HPH, HTI, dan pertambangan misalnya, sering menyebabkan masyarakat lokal tersisih, terlontar, dan akses terhadap hutan menjadi terbatas yang akhirnya berhujung pada konflik dan pertikaian.

Berbeda dengan sektor lain, konflik di sektor kehutanan melibatkan berbagai pihak, mulai dari skala lokal, nasional dan bahkan internasional. Selain itu, perbedaan status antara “pihak yang kuat” (perusahaan) dan “pihak yang lemah” (masyarakat) sangat menonjol. Pihak yang kuat biasanya akan dengan mudah mempertahankan posisinya karena mereka mempunyai kekuatan untuk melawan pihak yang lemah. Mereka mempunyai informasi yang lebih banyak dan kemampuan finansial yang lebih besar dibandingkan pihak yang lemah.

Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak ini menyebabkan rumitnya penyelesaian konflik pertanahan seperti yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat. Keunikan lainnya terkait dengan konflik pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan ini adalah konflik ini sering tidak diketahui umum atau tidak muncul ke permukaan dan sangat sulit untuk diselesaikan karena terjadi di tempat yang terpencil. Di masa Orde Baru, konflik semacam ini sering diselesaikan dengan tekanan dari pihak-pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lemah.

Setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru, dan munculnya era reformasi, konflik yang sebelumnya tersembunyi (laten) mulai bermunculan ke permukaan dan bahkan tidak jarang memunculkan konflik baru. Hal ini terutama disebabkan eforia reformasi yang membuka kesembatan bagi semua orang untuk menyalurkan kehendak dan aspirasi yang selama ini secara sengaja atau tidak, ditutup-tutupi oleh rezim Orde Baru. Eforia ini juga mendorong pihak yang lemah dan selalu terpinggirkan di masa lalu, untuk berani menuntut hak-hak mereka yang selama ini diserobot atau dilecehkan pihak-pihak yang kuat.

Masyarakat lokal yang kehilangan lahannya dan merasa tersingkir dari kesempatan bekerja mulai melakukan protes terbuka. Penghitungan secara sistematis jumlah kasus dalam skala nasional sukar untuk dilakukan, tetapi estimasi para aktivis industri dan masyarakat dapat memberikan indikasi cakupan masalahnya. Asosiasi Industri Kehutanan Indonesia memperkirakan bahwa 53 HPH di Papua, Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan dipaksa menghentikan operasinya

pada tahun 2000 akibat berbagai konflik yang terjadi dengan masyarakat lokal. Global Forest Watch melakukan survei terhadap surat kabar di Indonesia dari tahun 1997 hingga 1998 untuk memperkirakan bahwa pada masa itu terdapat kira-kira 4000 kasus konflik antara masyarakat dan industri kehutanan, yang terkonsentrasi di wilayah penebangan dan konversi hutan menjadi perkebunan, terutama di berbagai provinsi di Riau dan Kalimantan Tengah, yang merupakan

pusatpusat aktivitas ini.

Dalam penelitian lainnya, para aktivis Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyusun berbagai laporan mengenai serangan terhadap para petani lokal atau aktivis dari 19 dinas-dinas di provinsi yang terjadi pada tahun 1998-1999. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik agraria dengan perusahaan telah menyebabkan 18 orang meninggal, 190 orang dipukul, 44 penembakan, 12 penculikan, 775 penangkapan, 275 rumah dibakar, 307.109 hektar kebun dan

sawah masyarakat lokal dibakar, 2578 orang diteror atau diintimadasi, 14 orang “hilang,” dan satu orang diperkosa. Para aktivis KPA menggunakan laporan19 laporan ini untuk menilai lebih lanjut bahwa selama periode tersebut, sektor perkebunan (baik hutan, hutan tanaman industri maupun perkebunan tanaman keras seperti kelapa sawit) paling banyak menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat lokal, dan paling sering melibatkan militer atau polisi untuk intimidasi dan tindakan kekerasan.

Pernyataan ini dihasilkan lewat penelitian yang berbeda, di mana organisasi lingkungan Indonesia LATIN menyusun berbagai laporan tentang konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan hutan di Kalimantan saja. Penelitian ini memperkirakan pada periode tahun 1990-1999 terdapat 8741 kasus kekerasan dan intimidasi terhadap anggota masyarakat yang terkait dengan HPH, 5757 kasus terkait dengan HTI untuk pulp dan kayu, 3907 kasus terkait dengan perkebunan milik negara, dan 405 kasus terkait dengan perkebunan kelapa sawit atau tanaman perkebunan lainnya.

Data spesifik dari berbagai penelitian tersebut tidak dapat dikuatkan dengan bukti-bukti akurat dan memadai, tetapi dikutip di sini sebagai indikasi bahwa konflik yang terkait dengan industri kehutanan dan masyarakat pedesaan merupakan hal serius yang sering terjadi dan meluas secara geografis. Tetapi, studi yang dilakukan sebuah Tim Peneliti dari Center for International Forestry Research (CIFOR) terdiri dari Yuliana Cahya Wulan, Yudi Yarmi, Christian Purba dan Eva Wollenberg layak untuk disebutkan di sini. Studi yang berfokus pada konflik sektor kehutanan di Indonesia pada 1997-2003 ini mengungkapkan bahwa 36% konflik sektor kehutanan disebabkan oleh perbedaan pandangan tentang tata batas/pembatasan akses, 26% lainnya disebabkan perambahan hutan, 23% karena pencurian kayu, 12% disebabkan kerusakan lingkungan, dan 3% sisanya disebabkan oleh alih fungsi lahan (Wulan, 2004:12).

Sementara itu, Human Right Wacth (2003:33-34) mencatat bahwa berbagai protes terutama sering terjadi seputar industri pulp dan kertas, dan berpusat pada pengaduan yang hampir serupa di seluruh Indonesia. Masyarakat lokal mengadu bahwa mereka menderita akibat:

· Kehilangan lahan karena diintimidasi oleh aparat keamanan negara, tanpa ada jalan keluar atau tanggapan pemerintah atas pengaduan mereka, ganti rugi (kalau ada) diberikan kepada pemimpin desa atau kabupaten yang korup;

· Kerusakan lingkungan, termasuk penebangan hutan dan polusi atau penyusutan ketersediaan air;

· Keterbatasan akses ke lapangan kerja, upah yang rendah dan ketentuan kerja yang tidak memberi ketentraman;

· Perundingan yang tidak jujur pada saat penyelesaian perselisihan, kurangnya transparansi;

· Keterbatasan akses terhadap manfaat kegiatan ekstraksi sumber daya, berbagai program pengembangan masyarakat dilaksanakan tanpa perundingan yang sepatutnya dengan masyarakat;

· Pelanggaran hak mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan berasosiasi, di saat protes ditekan, kerap kali dengan kekerasan.

Kemunculan protes terhadap perusahaan oleh masyarakat ini mengindikasikan resistensi masyarakat terhadap keberadaan perusahaan yang beroperasi di wilayah mereka. Sebagai indikasi penolakan masyarakat luas atas industri pulp raksasa saja, sebuah sampel dari berbagai surat kabar lokal di Riau pada masa awal reformasi menggambarkan maraknya aksi-aksi tersebut :

Dengan meningkatnya tekanan ekonomi, frekuensi konflik tampaknya juga semakin meningkat, walaupun sama sekali bukan hal yang baru. Keterpurukan ekonomi menyebabkan masyarakat semakin terdorong untuk melakukan penjarahan dan atau perambahan hutan yang dianggap sebagai cara termudah untuk mendapatkan uang. Kombinasi yang sama antara intimidasi, intrik ekonomi militer, tidak adanya penegakan hukum yang efektif, kebebasan hukuman bagi Mei 1999 Perselisihan tentang hak masyarakat terhadap kayu hutan menyebabkan masyarakat memblokir jalan Arara Abadi, Beringin, Kabupaten Siak. (Utusan 1 Mei, 1999). Pemblokiran menimbulkan serangan yang dilakukan oleh 300 Pam Swakarsa Arara Abadi yang menggunakan tongkat pemukul. Mereka mengejar masyarakat yang berada di lokasi pemblokiran dan mengancam akan membunuh semuanya. Mereka menghancurkan jendela-jendela rumah. Mereka memukul beberapa orang yang berada di pos dengan menggunakan tongkat pemukul kayu . Salah seorang dipukul di kepala sampai berdarah, dan seseorang di antara kerumunan pegawai perusahaan memberikan alat P3K. Pam Swakarsa tidak memakai seragam, tetapi penduduk melaporkan bahwa semua orang mengenal mereka karena sudah pernah melihat mereka sebelumnya di perusahaan. Lebih jauh lagi, penduduk mengatakan, salah seorang manajer senior dari lokasi kamp Perawang berada di sana mengarahkan serangan tersebut. April 1999 Sengketa lahan menyebabkan masyarakat memblokir truk-truk Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Kabupaten Kampar, Langgam. (Riau Pos, 19 April, 1999). Agustus 1999.

Sengketa lahan dan pengingkaran janji perusahaan untuk membantu pembangunan masyarakat menyebabkan masyarakat memblokir jalan Arara Abadi, Kabupaten Kampar, Palangkalan Kuras (Riau Pos, 27 Agustus, 1999). Juni 2000 Sengketa lahan menyebabkan para anggota masyarakat, secara ilegal, menebang pohonpohon akasia yang ditanam Arara Abadi pada lahan yang dipertentangkan yang berada di Cemerlang, kabupaten Minas. (Riau Pos, 3 Juni, 2000). Oktober 2000 Sengketa lahan menyebabkan masyarakat memblokir truk-truk penebangan RAPP, Kabupaten Kuansing, sektor Cerenti. (Pekanbaru Pos, 15 Oktober, 2000). Juli 2001 Sengketa lahan menyebabkan masyarakat menahan duapuluh truk RAPP di kecamatan Kuantan Tengah, sektor Cerenti. (Riau Pos 27 Jul, 2001). Februari 2001 Sengketa lahan menyebabkan koperasi desa Pantai Cermin menebang pohon yang terdapat di lahan yang dinyatakan sebagai hak Arara Abadi. Ratusan anggota keamanan perusahaan Arara Abadi menangkap 60 penebang, yang kemudian dilepas, dikatakan dalam pers karena mereka memiliki izin yang sah. Penebang tersebut melaporkan kepada pers bahwa mereka dipukul waktu ditangkap. Arara Abadi menyangkal telah melakukan serangantersebut. (Riau Pos 26 Februari, 2001). para pelanggar, perluasan industri yang tidak terkendali menimbulkan kekacauan yang berubah-ubah di Riau, telah lama terjadi di wilayah-wilayah lain yang menjadi lokasi operasi utama pulp dan kertas. Tidaklah mengherankan kalau akhir-akhir ini kita kita sering melihat dan mendengar dari media massa berbagai kasus kekerasan terkait dengan pengelolaan sektor kehutanan.

Berbagai protes timbul juga dikarenakan pencemaran udara dan air yang diduga disebabkan oleh kegiatan pabrik. Kondisi yang semakin memburuk membuat masyarakat lokal mulai memblokir jalan menuju pabrik pada bulan Mei tahun 1998. Pada bulan Maret 1999, para aktivis lingkungan lokal dari WALHI, yang mengikuti berbagai protes tersebut dari dekat, melaporkan bahwa polisi dipanggil untuk mengatasi protes tersebut. Namun dalam insiden ini tujuh orang ditembak polisi, salah seorang meninggal dunia saat itu juga; 90 orang diduga diculik dan disiksa atau dianiaya, salah seorang kemudian meninggal di rumah sakit akibat luka-luka; dua orang “menghilang” dan dianggap mati, lima menajdi buta atau pincang akibat luka-luka; tujuh rumah atau toko dirusak. Setelah itu, empat pegawai pabrik diculik berturut-turut; tiga di antaranya dibunuh. Akhirnya, teriakan masyarakat memaksa Presiden di masa transisi, Habibie, menutup pabrik hingga audit operasi yang transparan dan hubungan dengan masyarakat lokal dapat dilakukan.

Walaupun audit tersebut kelihatannya tidak diselesaikan, hutang Raja Garuda Mas yang besar (di antaranya 2 miliar dolar AS hutang yang dibebani APRIL) dari perusahaan perseroan APRIL menimbulkan tekanan yang sangat besar untuk kembali membuka pabrik. Laporan akhir-akhir ini menyatakan bahwa APRIL berencana untuk menutup pabrik rayon sebagai usaha untuk memperoleh dukungan masyarakat untuk membuka kembali pabrik pulp yang lebih menguntungkan (dengan nama yang baru, PT Toba Pulp Lestari). Para aktivis regional mengeluh dan masyarakat protes dan wawancara Human Rights Watch dengan para analis keamanan menegaskan bahwa hanya sedikit tindakan perusahaan untuk menangani keluhan masyarakat sehingga konflik yang lebih banyak tampaknya akan terjadi. Di masa lampau, masyarakat lokal berjanji bahwa jika negara memaksa pembukaan kembali pabrik, “Setiap truk yang lewat akan dilempari batu dan mungkin dibakar. Ini adalah perang.”

Pada tahun 2002, Forest Watch Indonesia (FWI) menerbitkan laporan “Potret Keadaan Hutan Indonesia” yang dapat mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan (Wulan, 2004:1). Sebagaimana dilaporkan dalam paparan tersebut, konflik pengelolaan sumber daya hutan telah berlangsung lama, sejalan dengan kebijakan HPH pada tahun 1970-an. Sejak itu, berbagai konflik antara perusahaan HPH dengan masyarakat sering bermunculan. Penyebabnya antara lain karena masyarakat lokal merasakan ketidak-adilan terkait system pengelolaan hutan skala besar yang menyebabkan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan menjadi terbatas. Konflik semacam ini sebagaimana telah dipaparkan, tidak hanya terjadi di arel HPH, tetapi juga sering ditemukan di kawasan HTI, perkebunan, dan kawasan lindung seperti taman nasional.

3. PROFIL EMPAT PERUSAHAAN YANG DI TELITI

Konflik pertanahan dalam masyarakat melibatkan jumlah perusahaan yang sangat banyak. Namun sebagaimana telah disebutkan di pendahuluan, penelitian ini membatasi diri hanya pada empat perusahaan. Empat perusahaan dimaksud adalah PT RAPP, PT IKPP, PT CPI dan PT Duta Palma serta anak perusahaan mereka masing-masing. Pada pemaparan berikut ini kami akan mendiskripsikan secara singkat profil empat perusahaan tersebut, atau anak perusahaan yang memiliki kaitan bisnis dengan perusahaan induknya.

a. PT RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper)

PT RAPP adalah perusahaan yang secara serentak memproduksi bubur kertas (pulp) di Kerinci, Pelalawan, Riau, dan memiliki perkebunan-perkebunan kayu bahan pembuat kayu bubur (bahan untuk membuat bubur kertas). Saat ini kapasitas produksi perusahaan ini pertahunnya mencapai lebih dari 2 juta untuk pulp dan 350.000 ton kerta mulus bermutu, yang membuatnya menjadi salah satu pabrik pulp terbesar di dunia. PT RAPP pada mulanya adalah bagian dari perusahaan Singapura, Asia Pacific Holding International Ltd. (APRIL), tetapi saat ini dimiliki oleh perusahaan Indonesia, Raja Garuda Mas, kelompok bisnis milik Sukanto Tonoto.

PT RAPP mulai beroperasi tahun 1995. Pabriknya direncanakan oleh

perusahaan konsultan Finlandia Jaakko Pöyry, mesin-mesin umumnya didatangkan dari Eropa, khususnya dari perusahaan-perusahaan manufaktur Eropa Utara. Sejumlah agen kredit export telah menjamin sejumlah pinjaman bagi APRIL, termasuk Finnish Guarantee Board dan Swedish Exportkreditnamnden. Salah satu pembeli tunggalnya adalah perusahaan Finlandia, UPM yang pabrik kertasnya di Changshu, China secara tertutup menggunakan pulp dari RAPP. RAPP menjual pulp dan produk kertas bermutunya (dengan cap PaperOne) ke seluruh dunia, sementara pasar utamanya adalah Asia Timur dan Asia Tenggara.

Perusahaan ini memulai operasinya sebelum memiliki perkebunan untuk mensuplai bahan baku industrinya, dan karenanya mereka pada mulanya mengandalkan sepenuhnya dari hutan-hutan alam. Berdasarkan angka-angka perusahaan sendiri, setelah sepuluh tahun, dan masih terus seperti ini: RAPP hanya memperoleh 20-30% bahan baku dari perkebunan monokultur akasianya. Sisanya mereka ambil dari hutan-hutan alam yang terdapat di dalam konsesi25 konsesi mereka (280.000 ha) dan juga dari luar area konsesi. Hal itu akan tetap berlangsung sampai tahun-tahun mendatang (2008, menurut perusahaan), kendati melangkanya hutan-hutan alam di Riau akan menjadi sumber masalah.

Beberapa area hutan dataran rendah telah dihancurkan oleh APRIL, seperti wilayah penyangga (buffer zone) Taman Nasional Bukit Tigapuluh, sekeliling Taman Nasional Tesso Nilo dan wilayah pesisir rawa-rawa gambut di Pelalawan. Beberapa binatang yang nyaris punah seperti harimau dan gajah Sumatera, sudah sangat berkurang karena industri pulp di Riau. Tidak ada lagi perusahaan pulp di negara-negara tropis kecuali pabrik pulp di Riau, Indah Kiat yang menyebabkan luluh lantaknya alam. Selain merusak hutan, perusahaan ini juga terlibat dalam melakukan penggusuran tanah di sekitar Riau, yang sebagian diantaranya mengakibatkan tindak kekerasan terhadap rakyat yang melakukan protes ketika tanah-tanah mereka digusur. Merganti Manaloe melaporkan bahwa masalah sengketa lahan di desa Delik, Riau pernah meletus pada tahun 1997, ketika polisi melakukan penembakan dalam suatu demonstrasi yang berlangsung damai, menyebabkan kematian seorang petani lokal. Salah seorang aktivis ditangkap dan dipenjara selama 5 tahun karena telah mendorong perlawanan terhadap pemerintah. (Marganti Manaloe, Penjaraku: Ironi Penegakan Hak Asasi, Pekanbaru: Opsi, 2001).

b. PT IKPP (Indah Kiat Pulp and Paper)

Asia Pulp & Paper dari Sinar Mas Group telah memimpin pertumbuhan yang luar biasa ini sebagai produsen terbesar di Indonesia, menghasilkan setengah dari seluruh produksi pulp dan seperempat dari kertas di negara ini. Dengan total kapasitas pulp saat ini sebesar 2,3 juta metrik ton dan kapasitas pengemasan sebesar 5,7 juta metrik ton, Indonesia menempati urutan pertama di antara negara-negara Asia selain Jepang, dan urutan kesepuluh dalam produksi dunia, setelah raksasa-raksasa seperti International Paper, Enso, Georgia Pacific dan UPM Kymmene. Berkantor pusat di Singapura, saat ini APP memiliki 16 fasilitas pabrik di Indonesia dan Cina dan memasarkan produknya di lebih dari 65 negara di enam benua. Pabrik APP Indah Kiat di Perawang, Riau, adalah salah satu dari dua pabrik kertas terbesar di dunia. Indah Kiat sendiri memiliki kapasitas produksi sebesar 2 juta ton pulp dan 1,5 juta ton kertas per tahun, yang telah meningkat pesat dari hanya 120.000 ton pada tahun 1989.

Serat kayu untuk pabrik Indah Kiat dipasok oleh PT Arara Abadi, yang adalah anak perusahaan Sinar Mas Group, konglomerat yang memiliki APP. Arara Abadi adalah salah satu perkebunan kayu pulp terbesar di Indonesia, yang menguasai konsesi 300.000 hektar di Riau. Peralihan hak atas lahan masyarakat tanpa proses seharusnya atau tanpa ganti rugi yang adil dan tepat waktu merupakan faktor utama yang mendorong perselisihan dan kekerasan antara Arara Abadi dan masyarakat sekitarnya.

Peraturan pemerintah provinsi yang dibuat bahkan pada saat awal pengembangan konsesi perkebunan mengharuskan lahan yang digunakan untuk usaha tani masyarakat dan produksi karet dikeluarkan dari areal kerja HTI. Tahun 2002, sebuah survei telah dilaksanakan di kecamatan Bunut (Kabupaten Pelalawan, di mana desa Betung, Angkasa dan Belam Merah berada) oleh tim gabungan yang terdiri dari berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk perwakilan dari pemerintah lokal, berbagai LSM, para pemimpin masyarakat lokal, dan Arara Abadi, untuk menentukan luas lahan di dalam kawasan HTI yang diklaim oleh masyarakat lokal. Meskipun areal yang diteliti hanya sebagian kecil saja dari kawasan milik Arara Abadi, survei tersebut menemukan kira-kira 20.000 hektar lahan yang diklaim oleh masyarakat. Fakta bahwa survei kepemilikan lahan secara sistematis dan menyeluruh belum pernah dilakukan merupakan indikasi kegagalan pemerintah dalam menegakkan hak-hak asasi: hukum Indonesia mengharuskan lahan yang diklaim pihak ketiga dikeluarkan dari konsesi hutan (Human Right Wacth, 2003).

Laporan survey menyatat bahwa sekitar 113.595 hektar lahan konsesi milik Arara Abadi telah dikalim oleh masyarakat lokal. Walaupun perusahaan ini menegaskan bahwa setengah dari kasus-kasus ini telah diselesaikan, mereka mengakui bahwa 57.000 hektar masih dalam sengketa. Akan tetapi, perusahaan ini tidak memberi rincian yang terkait dengan penyelesaian yang dilakukan atau lokasi lahan yang dituntut, sehingga tidak mungkin melakukan pemeriksaan

silang tentang kemungkinan klaim-klaim ini saling tumpang tindih dengan yang ditemukan oleh tim gabungan tersebut.

Seperti polisi provinsi, para pejabat APP bersikeras bahwa Arara Abadi telah menerima konsesi yang sah dari pemerintah Indonesia. Selain itu karena penduduk lokal tidak memiliki surat kepemilikan resmi atas lahan tersebut, maka mereka tidak mempunyai hak yang sah. Direktur Arara Abadi mengakui bahwa hampir semua masalah keamanan mereka bukan bersumber dari “penebangan liar” seperti yang berulang-ulang ditegaskan oleh berbagai perwakilan, tetapi dari berbagai tuntutan hak atas lahan tradisional oleh masyarakat lokal. Beikut ini petikan wawancara yang dilakukan Human Right Watch dengan Direktur Arara Abadi, Soebarjo di Tangerang pada 13 Februari 2002.

Sebenarnya, hampir semua masalah keamanan kami berasal dari masyarakat lokal. Mereka memiliki hak ulayat. Reformasi telah membangkitkan rasa kepemilikan dan keberanian masyarakat dalam mengajukan tuntutan meskipun mereka tidak mempunyai dokumen resmi. Kadang-kadang pemerintah mengirim seorang penengah (mediator), tetapi ganti ruginya sering terlalu mahal (Human Right Wacth, 2003:21). Komentar ini mengungkapkan beberapa hal. Pertama, mereka menjelaskan bahwa istilah “penebangan liar” yang tidak tepat sering digunakan untuk mengaburkan tuntutan hak atas lahan masyarakat dan membuat keluhan keluhan sah dan perlu dinegoisasikan menjadi seperti kegiatan kriminal. Hal ini merupakan faktor yang mendorong konflik-konflik di Angkasa/Belam Merah dan Mandiangin yang diuraikan di bawa. Kedua, pengamatan bahwa reformasi telah membuat masyarakat menjadi “lebih berani” dalam mendesakkan tuntutan mereka merupakan tanda betapa besarnya rasa takut masyarakat akibat diintimidasi di masa lampau. Ketiga, komentar pejabat tersebut menegaskan status kelas dua hak masyarakat asli, meskipun diakui oleh undangundang.

Pejabat Arara Abadi tersebut jelas menyadari bahwa masyarakat mempunyai hak ulayat , tetapi secara tidak langsung menyatakan bahwa akhirnya biaya ganti rugilah yang menentukan apakah hak-hak ini akan diakui atau tidak. Walaupun Indonesia mengakui hak ulayat dalam undang-undangnya, proses resmi bagi masyarakat lokal untuk mengajukan tuntutan atas lahan belum ada. Berhadapan dengan staf perusahaan dan pegawai pemerintahan lokal yang tidak responsif dan tidak dapat diminta pertanggung gugatannya, masyarakat mungkin mencoba mengajukan kasusnya ke pengadilan. Namuan praktik korupsi dan penyuapan yang harus dilakukan menyebabkan cara ini menjadi tidak praktis bagi masyarakat lokal yang miskin dalam usaha mencari keadilan. Bahkan, perusahaan-perusahaan mengeluh bahwa pengadilan yang korup kadang kadang meminta mereka memberi ganti rugi kepada penuntut yang tidak sah.

Dalam ulasannya pada bulan Juni tahun 2002 mengenai sistem pengadilan di Indonesia, seorang Utusan Khusus tentang Kemandirian Hakim dan Pengacara (Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers) dengan terkejut menyimpulkan bahwa ia “tidak menyadari betapa korupsi sudah sedemikian merasuk ke semua sendi.” Penilaian ini dikuatkan oleh laporan penelitian yang rinci tentang sistem pengadilan yang disusun oleh Indonesian Corruption Watch. LSM independen ini mendokumentasikan korupsi dan penerimaan suap di semua tingkat proses pengadilan. Karena tidak memperoleh surat kepemilikan dan sistem peradilan yang ada tidak menolong mereka, masyarakat lokal mempunyai beberapa cara untuk membuat pengaduan mereka didengar, dan pengaduan secara informal yang disampaikan ke para pejabat lokal sering dibubarkan oleh pihak yang berwajib, sehingga masyarakat lokal menjadi lebih tersingkir.

Lahan Arara Abadi yang luas tidak saja dirampas dari penguasaan lokal. Hutan alamnya juga dibabat habis, yang sebelumnya digunakan secara tradisional oleh masyarakat sekitar untuk usahatani lokal dan pengumpulan hasil hutan, termasuk pohon madu yang berharga secara ekonomi dan budaya yang terdapat di hutan alam, yang kepemilikannya diwariskan dari generasi ke generasi. Kebun buah-buahan dan pohon karet masyarakat juga dibabat. Lahan luas yang dikuasai untuk HTI pulp, digabung dengan konsesi-konsesi yang luas milik perkebunan pulp terbesar kedua di Indonesia, ditambah dengan konsesikonsesi penebangan dan perkebunan kelapa sawit— menyisakan sedikit lahan yang dapat digunakan untuk memperoleh sumber penghidupan tradisional yang bergantung pada hutan.

Peraturan pemerintah mengharuskan semua lokasi dan ladang desa dihilangkan dari wilayah kerja HTI, dan penanaman tidak diizinkan dalam jarak 1,5 km dari desa-desa atau jalan. Namun demikian, pohon-pohon akasia sudah biasa ditanam hingga ke pinggir jalan, dan di beberapa desa, hingga ke pintu dapur rumah-rumah penduduk desa. Seorang pria mengeluh, “Kalau kami ingin membangun kakus, kami harus menebang pohon akasia.” Kenyataannya, perluasan APP/Sinar Mas Group yang dibiayai dari hutang telah menghasilkan pasokan serat kayu yang melampaui pasokan kayu dari perkebunan akasia dan hutan alam yang tersedia dalam konsesi Arara Abadi.

Akibatnya APP/SMG harus membeli dari hutan alam tebang habis di luar wilayah konsesinya yang sudah sangat luas. APP/SMG mengakui ketergantungannya pada pembukaan hutan alam untuk memenuhi kebutuhan pabrik: angka-angka yang dilaporkan APP/SMG kepada Human Rights Watch menunjukkan bahwa saat ini pabrik APP, PT Indah Kiat, di Perawang mengunakan kayu seperti itu untuk memenuhi 65 persen dari kebutuhan kayunya— dari total 9,8 juta ton per tahun—saat ini, dari jumlah itu, 25 persen berasal dari luar wilayah konsesinya (meskipun kritikus menyatakan angka itu mendekati 50 persen).

Saat ini, konsesi Arara Abadi meliputi 6 kabupaten. Pada saat dikeluarkan di akhir tahun 1980-an, HTI ini merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Akan tetapi, pada bulan Oktober tahun 2001, Arara Abadi mengumumkan keinginannya untuk memperluas areal operasinya sebesar dua-pertiga, yang berarti tambahan penebangan seluas 190.000 hektar hutan alam dalam lima tahun berikutnya untuk memasok kapasitas pabrik Indah Kiat Riau yang diperbesar. Perluasan ini akan dilaksanakan melalui “usaha bersama” dengan rekan-rekan yang tidak ditentukan dan di bawah persyaratan yang tidak ditentukan. Lagipula, untuk memenuhi peningkatan kebutuhan akibat peningkatan kapasitas produksi, APP/Sinar Mas Group berencana untuk melipatduakan luas hutan alam yang akan dibabat dalam lima tahun mendatang.

Sekarang ini, insentif ekonomi menjadi tidak layak bagi APP dan pabrikpabrik pulp di seluruh Indonesia untuk melanjutkan perluasan kapasitas yang berlebihan dan ketergantungan terhadap pembabatan hutan alam, dan tekanan keuangan yang kuat akibat biaya pabrik yang sangat besar dan hutang yang berasal dari kelompok kreditor (saat ini sebagian di antaranya menuntut APP untuk membayar kembali melalui proses litigasi) untuk melanjutkan penghematan dan meningkatkan produksi, tanpa memperhatikan konsekuensi terhadap hakhak asasi dan lingkungan. Insentif seperti ini, terutama di saat peraturan yang efektif masih tetap tidak ada, akan tetap mengancam hak-hak asasi anggota masyarakat lokal.

c. PT CPI (Chevron Pacific Indonesia)

PT CPI (Chevron Pacific Indonesia) sebelumnya bernama Caltex Pacific Indonesia, adalah perusahaan raksasa yang bergerak pada usaha perminyakan di Riau. Pada awal mula beroperasinya perusahaan ini di Riau, telah terjadi penggusuran atas sejumlah besar pemukiman dan lahan masyarakat dengan ganti rugi yang dinilai rendah. Berbagai konflik lahan pun bermunculan. Namun belakangan, sebagaimana diperlihatkan di lampiran, konflik antara masyarakat dengan PT CPI pada periode penelitian relatif lebih sedikit dibandingkan dengan

perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri perkayuan atau pun perkebunan.

d. PT Duta Palma

PT Duta Palma merupakan perusahaan sawit swasta yang beroperasi di Riau. Berikut ini adalah peta lokasi PT Duta Palma di wilayah Rau. PT Duta Palma bergerak di seluruh wilayah Indonesia dan memiliki beberapa anak perusahaan yang sebagian besar beroperasi di Riau, sebagaimana berikut, (a) PT Duta Palma Nusantara di Benai, Riau, (b) PT Eluan Mahkota di Kota Tengah, Riau, (c) PT Cerenti Subur di Cerenti, Riau, (d) PT Ceria Prima di Statok, Kalimantan Tengah, (e) PT Wana Jingga Timur di Baserah Riau, (f) PT Darmex Oil & Fat di Bekasi Tengah, (g) PT Kencana Amal Tani di Siberida, Riau, (h) PT Teluk Kuantan Perkasa, di Dumai, Riau, dan (i) PT Johan Santosa di Bengkinang, Riau.

Bab 3

Deskripsi Kasus Konflik

Masyarakat dengan PT

RAPP dan PT IKPP (PT

Arara Abadi)

1. Konflik Masyarakat dengan PT RAPP

Konflik sosial yang diakibatkan operasi RAPP di Riau muncul dalam bentuk beragam. Pada bagian berikut, kami hanya berfokus pada konflik yang diakibatkan oleh perebutan tanah antara masyarakat dengan perusahaan. Empat buah kasus konflik yang akan dikemukakan berikut ini hanya contoh kasus yang dipilih secara purposif. Pemilihan kasus-kasus berikut selain karena ketersediaan data, didasarkan pula pada pertimbangan perbedaaan pola antara ke empat kasus tersebut, sehingga pemaparan kasus ini berguna untuk menganalisis corak dan karasteristik di perusahaan insdustri kayu terbesar di dunia tersebut. Empat buah kasus tersebut adalah (a) kasus masyarakat Kota Baru, (b) kasus masyarakat Talang Tujuh Buah Tangga, (c) kasus masyarakat desa Gading Permai, dan (d) kasus masyarakat berikutnya.

2. Kasus Masyarakat Koto Baru, Kuantan Singingi

Berdasarkan investigasi yang dilakukan Jikalahari terungkap bahwa kasus yang terjadi antara masyarakat Koto baru dengan PT. RAPP bermula pada tanggal 10 Oktober 2003, yang ditandai dengan datangnya tokoh masyarakat Kotobaru ke perusahaan RAPP sektor Tesso Barat, untuk meminta fee untuk setiap kayu akasia yang ada di desa mereka dengan besar Rp 1000/ton. Pada pertemuan tersebut perusahaan menyanggupi untuk memberikan fee sebagaimana diminta

masyarakat. Tetapi hingga konflik meletus, perusahaan tidak menepati janji mereka kepada masyarakat sebagaimana yang telah disepakati.

Pada tanggal 1 November 2004, kembali masyarakat mendatangi perusahaan untuk menanyakan hal itu dan masyarakat meminta perusahaan untuk menghentikan kegiatannya mengambil kayu yang ada di desa Koto Baru dengan cara menahan sebuah escavator yang kemudian di letakkan masyarakat di Polsek Koto Baru. Tanggal 3 November 2004, ± 500 orang Shield dan karyawan dari PT. RAPP pada pukul 13.00 Wib mendatangi desa Koto Baru

dengan membawa 8 buah skyder, para Shield dan karyawan langsung menyerang penduduk dengan melakukan penjarahan dan perusakan terhadap peralatan rumah tangga berupa TV, Parabola dan kulkas. Untuk penjarahan Shield dan karyawan PT. RAPP mengambil barang berupa emas, uang dan barang yang merupakan dagangan bagi masyarakat Koto Baru.

Bentrok ini mengakibatkan kerusakan di pihak masyarakat. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari warga setempat antara lain Aprizon Hasri dan Ginting tercatat sebanyak satu buah rumah rusak berat karena terkena skyder. Kerusuhan berakhir pada pukul 16.00 Wib setelah pihak Polres datang ke lokasi untuk mengamankan lokasi. Setelah itu masyarakat dan pihak perusahaan melakukan pertemuan di kantor camat dan menghasilkan kesepakatan yang berisikan bahwa pihak perusahaan akan memperbaiki dan mengganti kerusakan, pihak perusahaan akan membangun mesjid dan Balai Adat untuk desa Koto Baru. Perusahaan memberikan apa yang mereka istilahkan sebagai CSR (corporat social responcibility) untuk meredam kemarahan masyarakat.

Pada saat Tim dari Jikalahari turun ke lapangan pada 10-12 Desember 2004 untuk mengidentifikasi perkembangan yang terjadi di lapangan, tim ini malaporkan bahwa masyarakat baru menerima ganti rugi untuk barang-barang yang rusak dan pagar. Untuk rumah yang rusak dan janji pembuatan mesjid dan balai adat sampai saat ini belum dilaksanakan. Namun pada saat laporan ini dibuat, PT RAPP telah merealisir janji mereka untuk membangunkan sebuah

mesjid di Desa Koto Baru. 3.1.2. Kasus Masyarakat Tujuh Buah Tangga dengan PT BBSI, Indragiri Hulu Konflik terjadi antara PT BBSI dengan Masyarakat Talang Tujuh Buah Tangga

Kecamatan Rakit Kulim Indragiri Hulu. PT. BBSI merupakan anak perusahaan pulp and paper terbesar di Wilayah Asia yaitu PT. Riau Andalan Pulp and Paper / RAPP (APRIL). PT BBSI mendapatkan hak untuk mengelola lahan pada akhir tahun 2004 di wilayah administrasi Desa Talang Durian cacar ± 3.500 Ha.

Dikarenakan tidak adanya pengukuran tapal batas yang jelas oleh PT BBSI mengenai luasan lahan di desa Talang Durian Cacar sehingga selama proses berjalan ada perluasan wilayah operasional kerja dari PT. BBSI tersebut sampai dengan wilayah adminstrasi Desa Talang Tujuh Buah Tangga (lahan ulayat). Hal tersebut diketahui oleh masyarakat Talang Tujuh Buah Tangga, setelah beberapa masyarakat langsung meninjau ke lapangan. Temuan masyarakat mengungkap bahwa ternyata lahan seluas ± 200 ha dari desa Talang Tujuh Buah Tangga

sudah tergarap oleh PT. BBSI.

Berdasarkan laporan yang dikumpulkan Jikalahari dengan informasi dari Jafri, Kepala Desa Talang Tujuh Buah Tangga dan Syamsiar, Ketua BPD Desa Talang Tujuh Buah Tangga dijelaskan bahwa karena kejadian tersebut Kepala Desa menyurati PT BBSI menuntut, yang isinya dalam rangka pengurusan tentang pembukaan lahan di dalam desa Talang Tujuh Buah Tangga oleh PT BBSI harus melalui pengurus Desa (Kades, BPD, Tokoh Masyarakat). Maka dengan itu PT BBSI menanggapi surat tersebut bahwa mereka beroperasi atas kerjasamanya dengan Yayasan Khairul Umah di Batu Gajah dengan Pak Laman (Talang Durian Cacar), Oleh karena hal tersebut, kepala desa Talang Tujuh Buah Tangga langsung mendatangi Pak Batin Laman di rumah kediamannya yang terletak di Danau Raja – Rengat untuk mempertanyakan tentang batas PT. BBSI dengan desa Talang Durian Cacar. Karena kesepakatan awal, PT BBSI membuat perjanjian dengan Desa Talang Durian Cacar. Juga terkait batas wilayah administrasi antara Desa

Talang Durian Cacar dengan Talang Tujuh Buah Tangga, karena hasil temuan masyarakat Talang Tujuh Buah Tangga, wilayah operasional kerja PT BBSI telah masuk sebanyak 200 Ha dalam wilayah desa Talang Tujuh Buah Tangga.

Hal tersebut berbuntut kepada pembagian hasil dari pemberian lahan desa Talang Tujuh Buah Tangga yang akan menjadi lahan operasional PT BBSI, namun bagi hasil (fee) akan lahan desa Talang Tujuh Buah Tangga nantinya akan diterima oleh pihak desa Talang Durian Cacar. Hal tersebut terjadi karena tidak ada pengukuran bersama tentang tapal batas yang jelas antara PT BBSI dan desa Talang Durian Cacar. Serta ada dugaan permainan oleh perwakilan desa Talang Durian Cacar tentang penggarapan lahan di desa Talang Tujuh Buah Tangga.

Berdasarkan hal tersebut, pihak desa talang tujuh buah tangga meminta pihak PT. BBSI untuk mengadakan pertemuan dengan Masyarakat Desa Talang Durian Cacar, Masyarakat Talang Tujuh Buah Tangga dengan PT BBSI untuk membahas tentang penggunaan lahan di kedua desa tersebut. Pertemuan antara masyarakat Talang Tujuh Buah Tangga dan Talang Durian Cacar dilaksanakan pada tanggal 3 April 2005 di Pekanbaru. Pihak masyarakat diwakili oleh 5 orang

diantara Kepala Desa, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat (Jafri, Lihi, Mijo, Sulan,Syamsiar) dari Desa Talang Tujuh Buah Tangga dan 5 orang perwakilan dari Desa Talang Durian Cacar (Batin Laman, Saril, Hutal, Jenawar dan Patih Gading). Untuk Desa Talang Tujuh Tuah Tangga didapatkan keputusan bahwa lahan PT. BBSI yang berada di wilayah administrasi seluas ± 6.600 Ha. Dan di dalam pertemuan tersebut terdapat 3 poin penting yang menjadi kesepakatan

bersama yaitu :

1. PT. BBSI akan memberikan fee hasil kayu alam (chip) sebanyak Rp. 5.000/ton

2. PT. BBSI akan memberikan fee hasil kayu alam (Log) sebanyak Rp. 20.000/m3

3. Apabila PT BBSI melaksnakan panen dari kebun HTI (akasia) akan memberikan hasil panen sebesar Rp. 600/ton untuk kepentingan Desa Talang Tujuh Buah Tangga.

Selain itu, masyarakat Talang Tujuh Buah Tangga meminta PT BBSI membangun kebun kelapa sawit seluas 500 ha untuk masyarakat, namun PT BBSI tidak menyanggupi permintaan tersebut. Sedangkan untuk desa Talang Durian Cacar informasi kurang begitu jelas, namun talang durian cacar mendapatkan kebun karet 400 ha dan beberapa fee hasil kayu dari PT BBSI.

Lahan seluas 6.600 Ha tersebut tidak pernah dihitung bersama warga / tokoh masyrakat Talang Tujuh Buah Tangga terkait batas batasnya sebelum PT. BBSI tersebut masuk ke wilayah Talang Tujuh Buah Tangga tersebut. PT. BBSI telah lama beroperasi diatas lahan tanah ulayat adat masyarakat desa Talang Tujuh Buah Tangga, akan tetapi pada Agustus 2006 barulah PT

BBSI membuat tapal batas menggunakan patok merah tanpa melibatkan masyarakat. Namun hanya dilakukan pengukuran sepihak dan tidak adanya keterlibatan aparat pemerintahan desa.

Sehingga sampai saat ini wilayah kerja PT BBSI telah sampai pada kebun

sawit masyarakat Talang Tujuh Buah Tangga, mengambil kayu (ditebang) kemudian melakukan land clearing lahan dan langsung ditanami Akasia. Dan juga sampai menggusur/membabat kebun sawit masyarakat yang siap tanam ± 250 Ha dan ± 15 Ha yang telah berbuah pasir (pemilik Amran), 1 batang pohon sialang “Kedundung” di Sungai Catur Naga dan 15 batang pohon Durian.

Atas perbuatan yang dilakukan oleh PT BBSI tersebut, masyarakat melakukan aksi damai (demo) ke perusahaan PT BBSI di lapangan sebanyak 2 kali. Pertama aksi, masyarakat mendatangi areal penanaman akasia yang berseberangan dengan kebun sawit masyarakat/ memblokade penanaman akasia PT BBSI sepanjang 3 km. Warga masyarakat melakukakan aksi dengan

damai tanpa ada pengrusakan.

Untuk aksi kedua masyarakat mendatangi Basecamp PT BBSI untuk mempertanyakan kebun sawit yang digusur oleh perusahaan digantikan dengan akasia sekaligus untuk menghentikan operasional dari PT BBSI di dalam kebun sawit yang sudah berbuah pasir tersebut. Masyarakat ingin bertemu oleh pimpinan perusahaan namun alasan mereka pimpinan sedang tidak berada di tempat sehingga masyarakat diterima oleh Samosir (Pengawas Lapangan) yang

bekerja untuk PT BBSI tersebut memberikan informasi kepada masyarakat bahwa PT BBSI beroperasional di daerah ini atas Izin yang diberikan oleh Pemerintah dan sudah mendapat persetujuan oleh Bupati Indragiri Hulu No 331 Tahun 2002 Tanggal 06 November 2002 dan SK Gubernur Propinsi Riau dengan izin RKT No.KPTS 235/III/2004 tanggal 26 Maret 2004. Namun tidak ada hasil dari kedatangan masyarakat desa talang tujuh buah tangga menemui Pihak PT

BBSI. Tidak ada hasil yang jelas membuat masyarakat melakukan aksi / demo ke kantor DPRD INHU pada bulan September 2006. Masyarakat diterima oleh Wakil Ketua DPRD Inhu (Bpk Mulyadi). Hasil dari pertemuan tersebut, pihak Dewan akan menyelesaikan permasalahan ini namun dengan waktu yang tidak dapat ditentukan.

Alih-alih konflik dapat diselesaikan, pada tanggal 3 November 2006 pihak kepolisian Polsek Kelayang tanpa ada alasan jelas menahan Kepala Desa (Jafri), Ferry Manurung (warga), Dasri Simanjuntak (Warga) Desa Talang Tujuh Buah Tangga dengan tuduhan Penyerobotan Lahan PT BBSI seluas 250 Ha di desa Talang Tujuh Buah Tangga selama 60 hari terhitung mulai tanggal 3 November 2006 – 1 Januari 2007. Pihak kapolsek tidak menyebutkan sampai kapan Jafri wajib lapor ke Polsek Kelayang selama 2 kali dalam 1 minggu ( senin dan kamis). Namun berdasarkan

surat perintah pengeluaran tahanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Indragiri Hulu No. Pol : SP. Han / 04.e / I / 2007 / Reskrim yang ditandatangani oleh Bpk Iptu Dodi (NRP 65040146) tidak tercantum hal tentang wajib lapor tersebut. Berselang 10 hari setelah penangkapan kepala desa dan 2 orang warga Desa Talang Tujuh Buah Tangga terjadi kembali penahanan Bpk Irwan

(Pembantu Aparat Desa Talang Tujuh Buah Tangga) dengan tuduhan pemalsuan Surat Keterangan Tanah oleh Kapolres Indragiri Hulu selama 20 hari terhitung mulai tanggal 16 November – 5 Desember 2006 di Rutan Mapolres Inhu. Dan kembali diperpanjang penahanan kepada Bpk Irwan selama 40 hari terhitung mulai tanggal 6 Desember 2006 – 14 Januari 2007 di Rutan Kejaksaan Negeri Rengat.

Selama proses penahanan Kades dan beberapa warga Desa Talang Tujuh Buah Tangga dalam masa penahanan, pada tanggal 18 Desember 2006 sebanyak 5 warga yang terdiri dari Syamsiar (Ketua BPD Talang Tujuh Buah Tangga), Haji Umar, Tumin, Rasan Buya Mustafa Harun (Tokoh Masyarakat Kecamatan Rakit Kulim) mendatangi Kantor DPRD Kabupaten INHU untuk

mempertanyakan tentang masalah penahanan Kepala Desa dan beberapa warga desa talang tujuh buah tangga serta masalah lahan desa talang tujuh buah tangga yang termasuk ke dalam wilayah oeprasional (konsesi) PT BBSI. Masyarakat diterima oleh Wakil Ketua DPRD INHU (Mulyadi) dan 3 orang yang berasal dari komisi serta 1 orang anggota DPRD yang berasal dari Kecamatan Kelayang (H Nuryahudin). DPRD dalam pertemuan tersebut menyatakan akan mempertanyakan kepada Kapolres Inhu terkait penahanan Kepala Desa dan beberapa warga desa talang tujuh buah tangga. Dan mengenai masalah lahan tersebut, akan ada pertemuan

dan juga penilaian status lahan serta pengukuran ulang tentang tapal batas juga terkait masalah ganti rugi lahan tersebut akan segera ditindak lanjuti dan akan dibahas untuk mencari jalan keluar terbaik. Namun sampai saat ini belum ada hasil yag didapatkan dari pertemuan beberapa masyarakat Kecamatan Rakit

Kulim tersebut dengan pihak DPRD INHU atas persoalan yang terjadi antara PT BBSI dengan masyarakat Desa Talang Tujuh Buah Tangga. Berdasarkan hal dan kejadian – kejadian yang telah terjadi selama ini oleh masyarakat desa Talang Tujuh Buah Tangga, tetap saja PT BBSI melakukan kegiatan operasinoal mereka di wilayah administrasi desa Talang Tujuh Buah

Tangga (tanah Ulayat) sampai saat ini menghabiskan hutan alam di lahan ulayat desa Talang Tujuh Buah Tangga dan ditanami akasia. Begitu pedih penderitaan yang dialami masyarakat.

3. Kasus Masyarakat Gading Permai, Kampar

Konflik terjadi pada hari Senin, 1 Mei 2006 di arena Kebun Kelapa Sawit Kelompok Tani Dusun (III) Tasik Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Propinsi Riau. Area termasuk wilayah Sektor Tesso Nilo. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tim Jikalahari di lapangan terungkap kronologis konflik antara masyarakat Desa Gading Permai dengan PT RAPP. Telah terjadi penyerangan oleh security dan karyawan RAPP sekitar ± 300 orang pada hari senin 1 Mei 06 terhadap kelompok tani desa Gading Permai, dimulai dari area afdeling III, yang merupakan area 200 ha yang menyebabkan penyerangan oleh pihak RAPP. Penyerangan dimulai pada jam 1 siang sampai jam 4 sore. Ada beberapa base camp dengan 20 pintu dan berisikan sekitar 40 kepala keluarga yang diserang, dua (2) dibakar dan satu (1) dirusak oleh alat berat (skyder),

1. Base camp I yang dibakar. Lokasi N 00 006’32.5” E 1010 32’53.7

2. Base camp II yang dibakar. Lokasi N 000 07’33.8” E 1010 33’09.1

3. Base Camp yang dirusak. Lokasi N 000 07’23.7” E 1010 33’04.8

4. Mushalla yang dirusak satu buah. Lokasi N 000 07’17.6” E 1010 33’06.7;

Penyerangan menggunakan alat berat (skyder), senjata (tongkat yang terbuat dari rotan dan kayu), juga pada saat penyerangan mereka ada yang memakai seragam sekurity dan karyawan serta memakai penutup wajah seperti sebo dan masker juga ada beberapa warga yang mengenal diantara mereka. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan Jikalahari pada Jumat – sabtu 5 - 6 May 2006, dengan sumber informasi berasal dari Amiruddin (Kepala Desa Gading Permai);

Zulkarnain (Masyarakat Gading Permai, salah satu korban yang diamankan sewaktu kejadian); Jai (Pekerja lapangan di Kelompok Tani Gading Permai); Rinto (Korban Amuk dari sekurity & Karyawan RAPP); dan beberapa orang pekerja kelompok tani Gading Permai terungkap kronologi sebagaimana berikut. Penyerangan berawal dari keinginan warga untuk mempertanyakan dan

menegur pihak RAPP yang akan melakukan penanaman akasia di wilayah operasional kelompok tani Gading Permai tepatnya di afdeling III (area 200 Ha). Karena pada waktu sebelumnya telah terjadi juga penanaman akasia di 1000 Ha yang telah ditanami kelapa sawit oleh kelompok tani desa Gading Permai.

Tapi permasalahan itu terselesaikan dengan diplomasi antara kedua belah pihak dengan perjanjian tidak saling mengganggu. Tetapi pada awal Mei 2006 pihak RAPP kembali ingin menanam akasia di lahan 200 ha ini. Semula kelompok tani ini berkeinginan melakukan peneguran terhadap pihak RAPP yang ingin menanam di lokasi tersebut. Setelah tiba di lokasi tersebut, terjadilah kesepakatan antara kedua pihak untuk berdialog. Dan pihak RAPP menjanjikan akan bermusyawarah yang disampaikan oleh salah seorang security mereka di lapangan sebagai perantara. Di saat warga kelompok tani menunggu Humas RAPP seperti yang telah dijanjikan tadi, sekitar kurang lebih 10 menit, tiba-tiba terlihat alat berat (skyder) mengarah menuju lokasi kelompok tani ini. Tanpa berpikir panjang warga kelompok tani ini pun langsung berlarian karena panik.

Penyerangan itu terlihat sudah terencana sebelumnya, karena mereka terlihat sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Terlihat, mereka membawa alat berat, senjata dan ada beberapa dianatara mereka memakai penutup wajah. Akibat penyerangan tersebut ada beberapa orang korban penganiayaan oleh RAPP, 1 orang luka dikepala bernama Rinto (14 jahitan) dan lebam di badan akibat pukulan rotan oleh sekurity RAPP karena tidak dapat menyelamatkan diri

sehingga menjadi sasaran amuk dari security dan karyawan RAPP dan beberapa orang terkena pukulan senjata. Rinto, pekerja yang luka dikepala (14 jahitan) dan lebam-lebam di badan.

Sementara pekerja yang lain beserta keluarganya lari menyelamatkan diri, tanpa sempat membawa harta benda yang mereka miliki hanya memikirkan bagaimana cara untuk selamat dari amuk security dan karyawan RAPP tersebut yang terkesan seperti teroris. Mereka hanya membawa apa yang sedang melekat di badan saja. Juga ada 4 orang warga yang diamankan oleh RAPP, namun mereka berhasil lari. Mereka adalah Zulkarnain, Yumasri, Susanto dan Abu hanifah. Selain itu warga juga telah mendata ada beberapa benda berharga warga penghuni base camp yang dijarah (hilang), seperti uang, baju-baju, kalung, gelang dan lain-lain. Sementara saat ini warga sedang mengumpulkan semua bukti, namun sebagian telah ada di pihak polres Kampar Kiri Hilir. Diantara barang-barang warga yang terbakar hangus termasuk beberapa perlengkapan

musollah yang belum dipindahkan, seperti toa, karpet dan beberapa Al Quran.

Dan ada sekitar tujuh (7) buah sepeda motor yang rusak berat. Setelah selesai melakukan penyerangan, pihak PT RAPP masih terus mangawasi dan melakukan penjagaan di daerah sekitar penanaman akasia tersebut dan selalu

melakukan ancaman dan teror. Terlihat dua (2) buah alat berat mereka yang berada di lokasi. Untuk saat ini RAPP masih menguasai kawasan afdeling III, dengan membangun tenda serta menempatkan 2 alat berat untuk menghalangi warga pekerja yang datang dan ingin melakukan aktivitas mereka di daerah tersebut. Bahkan jika ada warga yang mendekat mereka tidak segan untuk mengejar. Sampai pada saat kami melakukan liputan ke lapangan, belum juga ada tindakan

yang dilakukan pihak manajemen PT RAPP atas apa yang telah dilakukan oleh sekurity dan karyawan mereka terhadap kelompok tani desa Gading Permai ini. Padahal atas terjadinya penyerangan ini, banyak sekali kerugian yang diderita oleh para pekerja kelompok tani ini. Sehari setelah kejadian, sepengakuan warga. Ada beberapa orang sekurity/karyawan RAPP mendatangi mereka dan mengumpulkan beberapa pekerja yang sempat melakukan perlawanan pada saat

terjadinya penyerangan pada hari senin kemarin. Mereka lantas dibariskan tanpa menggunakan baju dan dipukuli bahkan ditendangi. Juga mereka dipaksa untuk jongkok dan berbaring di tanah hanya sekedar untuk menakuti para pekerja. Sikap mereka sudah seperti Komunis/PKI pak! Kata salah seorang pekerja.

Selama beberapa hari berikutnya warga pekerja masih mendapat teror dari pihak PT RAPP. Teror ini berupa ancaman. Menurut penuturan salah seorang warga pekerja, Dicky salah satu karyawan PT RAPP pernah mengatakan kepada mereka untuk tidak uasah lagi bekerja disini tapi bekerja saja dengan PT RAPP. Jikalau kalian masih tetap bersikeras untuk tetap melanjutkan pekerjaan ini kami akan berbuat yang lebih parah lagi dari penyerangan sebelumnya. Dan pihak R PT APP selalu memantau kondisi di lapangan secara intensif. Berdasarkan hasil liputan tim di lapangan, para warga dan pekerja dari kelompok tani desa Gading Permai ini sangat mengutuk perbuatan yang telah dilakukan oleh PT RAPP ini. Mereka menuntut agar pihak PT RAPP dapat

mengganti kerugian-kerugian yang telah diderita oleh para warga pekerja. Serta mereka mempertanyakan sikap perusahaan dalam memecahkan masalah apakah dengan tindakan kekerasan seperti layaknya kelompok teroris.

Peristiwa yang berawal dari persoalan Konflik Tanah. Konflik tanah berawal dari proses penguasaan sepihak lahan masyarakat desa Gading Permai hasil pemekaran dari desa Mentulik Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan seluas 2000 ha oleh pemegang HPH PT. SIAK RAYA TIMBER (izin perpanjangan menhut no. 802/kpts-VI/1999, 30 juni 1999). Padahal dari pengakuan masyarakat desa Gading Permai, lahan tersebut merupakan kampung lama mereka yang nama desanya desa Sengawek. Terbukti masih ada peninggalan kuburan adat dan kebun sayur-sayuran

masyarakat. Lalu mereka berpindah dari daerah tersebut karena ancaman hama dan binatang buas. Pada awal 2003 mereka sudah mulai menggarap lahan tersebut. Pada awal 2004 masyarakat melakukan kerjasama dalam mengolah lahan tersebut menjadi kebun kelapa sawit dengan sistem bapak angkat dengan nama Kelompok Tani Desa Gading Permai. Konfliknya semakin meruncing seiring dengan tuntutan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut. Sebenarnya masyarakat masih berharap supaya HPH PT.SIAK RAYA TIMBER rela menyerahkan secara baik baik ke masyarakat ketika izin konsesi perusahaan habis, tetapi jauh dari harapan masyarakat ternyata pada tanggal 30 juni 1999, menteri kehutanan justru memberikan izin perpanjangan. Parahnya lagi, dengan tanpa

sepengetahuan masyarakat HPH PT.SIAK RAYA TIMBER melimpahkan lahannya ke PT. RAPP untuk dikonversi menjadi kebun kayu akasia (HTI).

Sejak dikuasai PT.RAPP situasi di lapangan menjadi semakin memanas, security PT RAPP dibawah manajemen SGI mulai sering melakukan aksi-aksi untuk menakuti masyarakat supaya meninggalkan lahan yang eksistingnya telah ditanami oleh KELOMPOK USAHA TANI GADING PERMAI menjadi perkebunan Kelapa sawit dengan sistem bapak angkat dengan pengusaha bernama H. USMAN MAUN & AYAU. Dari keseluruhan lahan yang sudah ditanami kelapa

sawit oleh warga ada 1000 ha diklaim oleh PT RAPP sebagai lahan mereka atas join antara PT. Siak Raya Timber dengan PT RAPP dan telah dilakukan penanaman akasia oleh PT RAPP di lokasi dari 2000 ha lahan milik masyarakat sebelumnya. Pada saat itu ada juga terjadi konflik antara warga kelompok tani dengan PT RAPP tetapi tidak sampai terjadi penyerangan dan jatuh korban. Dan juga ada luas lahan mencapai 200 ha hektar dari 2000 ha total lahan masyarakat

diklaim PT RAPP juga. Di saat bersamaan PT RAPP juga sedang melakukan pembersihan lahan untuk ditanami kayu akasia, dan pada 27 Februari 2006 pihak PT RAPP melaporkan ketua kelompok tani, HAJI USMAN MAUN dan AYAU ke Polres Kampar dengan tuduhan mempelopori pembangunan kebun sawit secara illegal. Kemudian pada tanggal 13 April 2006 keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Kampar. Dan pada awal Mei 2006 PT RAPP hendak

melakukan penanaman akasia kembali di lahan 200 ha tadi. Namun masyarakat segera mendatangi mereka ingin mempertanyakan dan menegur (ibaratnya berorasi) kepada pihak PT RAPP yang ingin melakukan penanaman di lahan tersebut. Lalu terjadilah penyerangan yang dilakukan PT RAPP kepada kelompok tani desa gading permai pada tanggal 1 mei 2006 dan banyak menimbulkan kerugian.

4. Konflik Masyarakat dengan PT IKPP

Pembahasan konflik pertanahan antara masyarakat dengan PT IKPP berikut ini akan menyoroti konflik yang terjadi antara masyarakat dengan PT Arara Abadi. PT Arara Abadi merupakan pemasok pulp utama pabrik APP (PT IKPP). Kedua perusahaan ini milik konglomerat induk Sinar Mas Group. Perselisihan lahan antara masyarakat dengan PT Arara Abadi berakar pada perampasan lahan masyarakat yang berlangsung secara rutin pada masa pemerintahan Orde Baru, Soeharto. Berbagai anggota masyarakat menyatakan bahwa mereka tidak berani protes karena orang yang berani menentang “proyek pemerintah” sering ditangkap sering ditangkap atau dipukul oleh pihak-pihak tentra atau pun polisi, yang tidak dapat diminta pertanggungan jawab. Bagian berikut ini membahas tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di tiga kelompok masyarakat di dua kabupaten di propinsi Riau yaitu: Mandiangin,

Angkasa/Belam Merah, dan Betung.

5. Konflik di PT Arara Abadi (Suplayer Kayu PT IKPP)

Sejak akhir tahun 1980-an, Arara Abadi bersama ABRI menggunakan taktik yang digambarkan oleh penduduk lokal sebagai intimidasi dan penipuan untuk mendapatkan lahan dengan biaya yang sangat rendah. Masyarakat desa menyatakan kepada Human Rights Watch (HRW) bahwa mereka telah menjadi takut dan menyerahkan lahan mereka, dan merasa tertipu karena menyangka bahwa mereka hanya meminjamkan tanah mereka kepada perusahaan untuk

jangka waktu yang singkat. desa Mandiangin (di Kabupaten Siak, Kecamatan Minas) terdiri dari suku Sakai asli dan suku Melayu. Sebelum ada perkebunan, mata pencaharian mereka adalah pertanian rakyat, menyadap karet (termasuk membekukan, mengolahnya menjadi lembaran-lembara dan menjualnya), dan mengumpulkan hasil-hasil hutan, termasuk rotan dan berbagai macam buah-buahan tropis (hasil ini dijual dan digunakan untuk kebutuhan rumah tangga).

Warga masyarakat masih ingat ketika Arara Abadi pertama kali datang ke desa mereka pada akhir tahun 1980-an. Mereka mengumumkan rencana untuk membangun perkebunan akasia di lahan penduduk lokal yang telah lama merupakan rumah tinggal penduduk asli. Lahan ini juga merupakan sumber mata pencaharian mereka selama beberapa generasi. Pemimpin masyarakat asli tersebut melaporkan bahwa ribuan hektar lahan mereka dirampas dengan cara intimidasi oleh polisi dan tentara, dan tanpa kompensasi sedikitpun. Orang-orang desa melaporkan bahwa menurut mereka berbagai pertemuan konsultasi itu tujuannya adalah untuk mengintimidasi warga masyarakat supaya mereka mau menerima proyek itu, terutama karena kehadiran anggota ABRI di bawah administrasi Orde Baru. Cara "musyawarah" yang melibatkan polisi dan militer seperti ini merupakan metoda yang baru untuk menjamin bahwa proyek komersial seperti ini bisa dilaksanakan tanpa perlawanan masyarakat.

Di Kabupaten Pelalawan, suku asli Melayu mendapat perlakuan yang sedikit lebih baik. Mereka kehilangan lahan melalui apa yang mereka sebut serangkaia penipuan. Orang-orang desa melaporkan bahwa pada tahun 1991, ketika perwakilan perusahaan pertama kali datang untuk memberitahukan pembukaan perkebunan di atas lahan rakyat, Arara Abadi memberitahukan kepada mereka bahwa kegiatan perkebunan mereka adalah bagian dari program pemerintah dan

perusahaan hanya meminjam lahan untuk satu kali rotasi (8 tahun, dari penanaman sampai panen). Berdasarkan laporan Human Right Wacth, anggota masyarakat melaporkan bahwa setelah pohon-pohon ditebangi, perusahaan menjanjikan akan mengembalikan kepada pemilik lahan semula. Orang-orang desa menceritakan bahwa cara seperti itu adalah praktik yang baku dan ganti ruginya hanya dibayarkan untuk pohon karet yang ditebang untuk ditanami pohon

akasia (tapi bukan untuk lahannya dan kompensasi itu berkisar antara Rp1000- 1500/pohon (sekitar 40 sen USD pada waktu itu). Bahkan dari pembayaran yang hanya kecil sekali inipun, hanya sebagian yang diberikan kepada masyarakat. Sekali lagi, orang-orang desa itu melaporkan bahwa mereka telah diintimidasi oleh kehadiran polisi dan tentara sehingga mereka takut untuk menolak menghadiri pertemuan dengan perwakilan dari perusahaan.

Selain mengalami marjinalisasi setelah kehilangan lahan dan mata pencaharian mereka, penduduk asli jarang sekali bisa mendapatkan pekerjaan alternatif di pabrik pulp. Menurut pengakuan warga desa, pekerjaan di pabrik ini, meskipun hanya berupa pekerjaan buruh kasar, dikerjakan oleh para pendatang yang datang ke tempat itu untuk bekerja sebagai buruh. Keadaan ini membuat penduduk lokal tidak memiliki alternatif lain. Meskipun di jaman pemerintah reformasi "paska-Soeharto," rasa takut penduduk lokal masih tetap kuat. Misalnya, selama persiapan laporan ini, penduduk dari tempat lain di Riau menolak untuk menyerahkan lahan mereka kepada salah satu dari perusahaan pemasok APP, pabrik pulp PT Rimba Rokan Lestari. Dan sesudah itu mereka diserang oleh tentara berseragam Brimob dan anggota kelompok milisi etnis yang disebut Laskar Melayu. Pada tanggal 27 Juni 2002, Sihombing dan Miswan, dua pria dari desa Muda, kecamatan Manau Duri, yang terdiri dari sebagian besar suku Batak pendatang dari Sumatera Utara, sedang dalam perjalanan dari kantor kecamatan Mandau dan untuk mengikuti negosiasi yang tidak berhasil dengan perusahaan. Waktu itu mereka ditangkap oleh enam orang tidak dikenal di dalam sebuah mobil. Ihombing berhasil melarikan diri, tetapi Miswan diculik, diikat dan ditutup matanya. Dia dipukuli dengan sangat kasar, ditikam dan kedua kupingnya dipotong sebelum dicampakkan di selokan di dalam perkebunan.

Berbagai macam kerugian yang selama ini dialami penduduk, karena lahan mereka telah dirampas. Tetapi bukan sekedar kerugian ekonomi saja kerugian itu, mereka menjadi ketakutan bukan hanya terhadap kekerasan saja. Satu orang pemimpin tradisional yang sudah tua di desa Angkasa, yaitu di perbatasan HTI Arara Abadi di kabupaten Pelalawan, mengutarakan keputusasaannya terhadap masa depan masyarakat ini. Ia pernah menjadi mediator dalam perselisihan dan merasa dirinya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat desa ini.

Pengalaman selama ini dengan Arara Abadi bukan hanya membuat masyarakat kehilangan lahan; mereka kehilangan kepercayaan-bukan hanya terhadap perusahaan, tetapi di antara satu sama lain, dan mereka juga kehilangan harapan akan keadilan dan hukum.

Sejak kejatuhan Soeharto, sebagian besar masyarakat Indonesia mulai lebih aktif melawan perlakuan pihak perusahaan yang telah merampas lahan mereka dan merusakkan sumber daya alam daerah mereka. Bagaimanapun, orang-orang segera menyadari tidak banyak perubahan yang telah terjadi dalam hal tanggapan pemerintah atas keluhan masyarakat. Penduduk desa segera meninggalkan cara mereka melalui demo atau demonstrasi, dan melakukan protes mereka melalui tindakan atau perlawanan langsung, seperti dijelaskan dalam kasus di bawah ini. Sejak APP menjadi semakin terjepit karena krisis hutang dan tuntutan para kreditor, dan operasi perusahaan di lapangan semakin banyak menghadapi perlawanan masyarakat karena penguasaan lahan dan kayu, dan tindakan masyarakat ini dianggap perusahaan sebagai sebuah aksi kriminal. Arara Abadi mengubah intimidasi dengan kekerasan dengan taktik yang digambarkan oleh Arara Abadi sebagai "sedikit show of force" untuk menjamin keamanan kawasan HTI mereka. Dalam suatu penyerangan yang digambarkan oleh penduduk di tiga kampung sebagai penyerangan mirip dan terencana sempurna, pada November 2000 dan Februari 2001, ratusan orang petugas keamanan Arara Abadi yang membawa pentungan dan menyerang tiga desa yang berselisih dengan perusahaan. Mereka memukul penduduk, sembilan orang di antaranya luka-luka serius dan 63 orang diculik (diantaranya 58 dibawa ke kantor polisi dan diinterrogasi, 52 dari mereka ditahan selama 9 hari). Petugas keamanan itu tiba

dengan truk perusahaan, diiringi sebuah ambulan dan polisi berseragam. Saksi mata melaporkan bahwa manajer Arara Abadi hadir pada peristiwa itu dan mengarahkan tindakan penyerangan itu.

6. Kasus Masyarakat Mandiangin, Siak

Penduduk adat desa Mandiangin kehilangan sebagian besar lahan mereka akibat intervensi pemerintah. Penduduk yang hidup dengan mata pencaharian yang semakin terbatas, harus berjuang untuk memperoleh kembali akses ke hutan dan yang mereka dapatkan adalah muslihat, tidak ada tindakan dan kekerasan. Pada awal tahun 2000, pemimpin masyarakat Mandiangin melakukan negosiasi agar sebagian lahan mereka yang belum ditebang dapat dikembalikan ke masyarakat supaya dapat digunakan kembali oleh masyarakat (dalam istilah lokal, lahan ini menjadi "status quo"), dengan ketentuan bahwa kedua belah pihak tidak boleh mengambil kayu. Hanya beberapa bulan kemudian, penduduk lokal melaporkan, Arara Abadi tetap menebang pohon di lahan itu. Pemimpin masyarakat datang ke perusahaan dan ke camat untuk memprotes kejadian itu tetapi pohon-pohon terus ditebangi. Penduduk lokal melaporkan bahwa mereka

merasa bahwa tidak ada kemungkinan lain untuk menghentikan penebangan itu dan tidak akan mendapat kembali akses ke hutan, sehingga beberapa orang dari mereka (keturunan dari penduduk asli, bukan pendatang) memutuskan mereka juga memulai menebang pohon sehingga mereka sendiri memperoleh sedikit keuntungan dari hutan yang mereka mengklaim dan sekarang yang ditebang.

Perusahaan segera menanggapi hal itu dengan tuduhan mereka telah mencuri kayu dari kawasan milik perusahaan dan menyita kayu-kayu hasil tebangan. Kami melakukan protes kepada perusahaan dan camat, kata salah satu kepala desa, tetapi tetap saja tidak berhasil. Pada tanggal 21 November 2000, sekitar pukul 15.00, penduduk lokal, termasuk perempuan dan anak-anak, baru saja pulang dari masjid sehabis sholat jumat. Sekitar 17 truk (beberapa orang saksi mengenali truk itu sebagai truk perusahaan, karena truk-truk itu melewati desa mereka beberapa kali sehari) dan sebuah ambulan tiba-tiba sampai di Mandiangin dengan membawa beberapa ratus karyawan perusahaan dan sedikitnya seorang manajer lapangan (Jensen Ko) yang berberapa saksi mata mengidentifikasikan sebagai pemimpin penyerangan itu.

Saksi mata mengatakan sekitar 200 orang memakai seragam hitam bertuliskan "Pam Swakarsa PT Arara Abadi," beberapa orang dari mereka dikenali sebagai karyawan perusahaan, tetapi sekitar 20 orang dari mereka memakai topeng hitam seperti `ninja.' Tanpa peringatan atau pemberitahuan ke siapapun juga, Pam Swakarsa mulai memburu dan memukul orang-orang dengan pentungan kayu dan batang logam. Kerumunan karyawan juga menghancurkan pos penjagaan desa, merusak perabotan dan menghancurkan jendela-jendela. Sebagian besar penduduk berlarian ke rumah mereka dan mengunci rapatrapat pintu rumahnya. Sebagian lagi berhasil lari ke hutan di belakang rumah mereka. Sedangkan sebagian dari mereka tertangkap oleh Pam Swakarsa dan dipukuli kepala atau punggungnya, atau ada juga yang mencoba melawan untuk mempertahankan diri. Salah seorang korban yang dipukul di bagian belakang

kepalanya ketika sedang lari harus mendapatkan delapan jahitan.

Empat orang dirawat di rumah sakit dalam keadaan luka parah, yaitu Teran (33 tahun), Ramlidan (40 tahun), Noro (23 tahun)-semua berasal dari Mandiangin-dan M. Jais (27 tahun), yang hanya berkunjung ke Mandiangin dan sama sekali tidak terlibat dalam penebangan itu. Para saksi mata menceritakan bahwa mereka bertahan bersembunyai di hutan selama beberapa hari, khawatir kalau penyerang itu akan datang lagi. Sebagian penduduk mengungsi ke desa lainnya/desa tetangga. Sebagian lagi berkata bahwa mereka masih tetap takut sampai sekarang ketika ada sekelompok orang yang tidak mereka kenal datang ke desa mereka

7. Kasus Masyarakat Angkasa dan Belam Merah

Seperti halnya penduduk Desa Mandiangin, penduduk Desa Angkasa dan Belam Merah juga kehilangan mata pencaharian mereka ketika lahan mereka dirampas, dan mereka juga melakukan negosiasi atas hutan itu agar mereka dapat menggunakan hutan untuk keperluan mereka. Dan seperti halnya di Mandiangin, penduduk lokal menjadi marah ketika perjanjian itu diingkari dan lahan itu dirampas tanpa ada reaksi apapun dari pemerintah. Ketika mereka mencoba merebut kembali, seperti halnya yang dilakukan oleh penduduk Mandiangin, untuk tetap mendapatkan manfaat dari hutan yang telah dikelola Arara Abadi, hal yang sama pun terjadi, Arara Abadi menyerang penduduk lokal dan menyebut mereka sebagai "penebang liar".

Setelah kehilangan ribuan hektar lahan mereka yang diambil Arara Abadi pada tahun 1991, penduduk desa dari Kabupaten Pelalawan mengatakan bahwa lahan yang mereka miliki hanya sedikit untuk bisa melakukan mata pencaharian mereka. Akibatnya, pada tahun 2000, penduduk yang bermukim di perbatasan Desa Angkasa dan Belam Merah mulai mematok-matok lahan menjadi petak petak lahan seluas 264 hektar yang sudah ditanami dengan akasia-dilindungi

untuk dimanfaatkan masyarakat dan tidak ditebang oleh perusahaan. Indah Kiat dan Arara Abadi setuju, ada dokumen resmi yang ditandatangani oleh seluruh pihak dan disaksikan oleh perwakilan dari kepolisisan sektor setempat. Meskipun demikian, dokumen yang telah dibuat itu menjadi tidak sah, karena tidak ada seorangpun yang mencantumkan namanya di bawah tanda tangan.

Beberapa bulan kemudian, anggota masyarakat melaporkan bahwa mereka melihat "kontraktor luar" yang bekerja untuk Arara Abadi, diantaranya polisi setempat, telah melakukan penebangan atas lahan yang telah disisihkan itu dan menjual kayu itu ke pabrik Indah Kiat. Penduduk lokal berkata kepada Human Rights Watch bahwa mereka tahu dalam hal ini Indah Kiat yang menerima kayu hasil tebangan dan bahwa polisi terlibat dalam hal ini karena polisi setempat

mendekati penduduk lokal, dan meminta untuk menyewakan truknya pada malam hari untuk mengangkut kayu dari petak-petak lahan ke pabrik Indah Kiat. Seperti halnya di Mandiangin, penduduk desa dari Angkasa dan Belam Merah merasa bahwa mustahil bagi mereka untuk mencegah perusahaan melakukan penebangan itu. Maka anggota masyarakat memulai penebangan dengan maksud mendapatkan keuntungan dari hutan yang mereka yakini

merupakan milik mereka. Pemimpin masyarakat/kepala desa berkata bahwa maksud mereka ini telah diberitahukan kepada Arara Abadi, dan mereka setuju kalau petak lahan itu boleh ditebang asal kayu hasil tebangannya dijual ke Indah Kiat dan keuntungan yang didapat dibagi rata, dengan harga yang akan ditetapkan kemudian oleh Indah Kiat.

Tetapi ternyata negosiasi harga terhambat, sementara itu kontraktor terus melanjutkan kegiatan penebangan mereka di lahan "status quo." Anggota masyarakat yang marah memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi dan memulai kegiatan penebangan mereka sendiri (kemungkinan dengan membeli ijin ilegal dari seorang "cukong" kayu), tetapi mereka menjual kayunya ke Riau Andalan Pulp dan Paper (RAPP), pesaing Indah Kiat. RAPP menyangkal bahwa mereka telah membeli kayu ilegal. Seperti halnya Mandiangin, Arara Abadi menanggapi secara kasar apa yang mereka anggap sebagai pencurian kayu. Pada tanggal 2 Feruari 2002, pukul 15.00, Pam Swakarsa Arara Abadi dan pasukan Brimob-dengan mengendarai

truk perusahaan beserta ambulan seperti yang telah mereka lakukan pada dua kasus lainnya-tiba di lokasi penebangan, yang dilakukan sekitar 70 anggota masyarakat dari Belam Merah dan Angkasa. Empat orang yang dikenal sebagai manajer lapangan dari Arara Abadi (Jensen Ko, Boy, Sitompul, Sembiring) dan lima orang manajer perusahaan yang tidak dapat diidentifikasikan juga hadir di tempat itu. Pam Swakarsa langsung mengejar dan memukul penebang lokal itu. Pam Swakarsa itu menggunakan selempang merah di sekitar kepala atau lengan mereka untuk saling mengenali di antara mereka sendiri, menahan 52 penduduk lokal, sementara lainnya melarikan diri ke hutan itu. Para tawanan itu dimasukkan ke truk-truk dan dibawa ke base kamp perusahaan, dan mereka ditahan selama beberapa jam. Dan di tengah jalan, rombongan itu menjumpai enam orang penduduk lokal yang sedang berjalan di dekatnya, di sekitar jalan Sorek Dua. Keenam orang ini juga dipukuli dan diculik, meskipun mereka sama sekali tidak ada ikatan dengan kegiatan penebangan.

Para korban melaporkan, selama dalam kamp tahanan itu mereka dipukuli lagi, dan uang mereka dan barang milik pribadi mereka juga dicuri oleh Pam Swakarsa. Pada pukul 21:00 malam, mereka dibawa ke kantor polisi Kabupaten Kampar di Bangkinang untuk diinterogasi dan dikenakan tuduhan pencurian kayu. Setelah interogasi selesai, enam orang yang sama sekali tidak terlibat penebangan liar itu dilepas. Enam orang tawanan terkena luka serius, dengan luka di kepala mereka yang mengeluarkan darah, wajah mereka bengkak dan jari-jari remuk, tetapi mereka tidak dibawa ke rumah sakit atau diberi pertolongan pertama. Ke-52 orang tawanan lainnya dibawa ke beberapa pos polisi selama lima hari tetapi mereka tidak dipukuli lagi. Pemimpin masyarakat dan LSM setempat, yaitu APPEL, mengadakan demonstrasi damai di Kantor Bupati dan di Kantor Polisi Resort di Bangkinan (Kabupaten Kampar). Sekitar 200 orang ada di san a,sebagian besar dari penduduk desa setempat/desa itu tetapi ada juga sebagian kecil dari APPEL. Mereka mendesak agar para tawanan dilepaskan. Tuntutan ini memaksa manajer Arara Abadi menulis surat permohonan agar para tahanan dilepas. Pada tanggal 7 Februari 2001, pemimpin LSM itu akhirnya berhasil untuk para tahanan itu dilepaskan.

8. Kasus Masyarakat Desa Betung, Pelalawan

Akar masalah perampasan lahan, penipuan dan tidak adanya kompensasi atas lahan di Betung sama seperti kasus lainnya di sini, dan juga terjadi di Indonesia secara umum. Cara yang dipakai penduduk Desa Betung untuk mendapatkan keuntungan atas lahan mereka adalah melakukan pungutan dari truk-truk yang melewati desa mereka. Penduduk lokal mengatakan bahwa meskipun uang yang dibayar masing-masing sopir sifatnya "sukarela," tetapi jumlah yang disarankan adalah sebesar Rp. 20.000, tetapi mereka juga sudah puas kalau para sopir itu

hanya membayar Rp. 5000. Yang penting adalah bahwa setiap truk perusahaan yang lewat harus memberikan sesuatu kepada masyarakat di desa. Kutipan tidak resmi dan sering terjadi secara ilegal ini telah menjadi kebiasaan sebagai bentuk restribusi bila melewati desa, sebagai usaha penduduk lokal untuk mendapatkan keuntungan dari lahan yang telah dirampas dari mereka. Seorang kepala desa yang berpartisipasi di dalam mendirikan pos penarikan retribusi (ampang) di Betung berkata bahwa mereka berharap mendapatkan uang pengganti dari perusahaan karena masyarakat lokal telah dikucilkan dan tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari kegiatan perusahaan dan juga tidak pernah mendapatkan kompensasi yang wajar atas kehilangan lahan mereka untuk perkebunan. Dia mengungkapkan kemarahan masyarakat karena setiap hari mereka melihat kayu gelondongan itu dibawa melewati desadesa mereka, yang berarti uang meninggalkan desa mereka. Pemimpin setempat mengatakan mereka telah memberitahukan kepada camat mengenai tujuan mereka untuk menarik pungutan jalan dari truk perusahaan Arara Abadi yang melewati desa mereka. Dana itu digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Menurut laporan, mereka telah mendapatkan ijin dari camat untuk melakukan hal itu, meskipun demikian Arara Abadi merespon hal itu dengan melakukan penyerangan dengan kekerasan. Karena tidak diawasi oleh pemerintah setempat, jumlah pos retribusi itu segera bertambah banyak, seorang penduduk desa, Ta'in, mendirikan pos retribusi pribadi sebagai protesnya karena ia tidak dibayar sewaktu bekerja dalam pelebaran jalan dari Betung ke base kamp di Kundur (upahnya sekitar Rp. 600.000/bulan). Lebih jauh Ta'in menjelaskan bahwa pelebaran jalan itu telah merusak lahan dan kebunnya, dan untuk itu ia tidak pernah mendapat ganti rugi. Akhirnya, termasuk pos yang didirikan Ta'in secara pribadi dan pos yang didirikan

masyarakat yang telah mendapat ijin dari pemerintah setempat, ada sebelas pos yang berdiri sepanjang jalan di berbagai tempat untuk berbagai kepentingan masyarakat lokal (untuk pembangunan masjid, untuk pemuda desa, sekolah, dan lain-lain). Pemerintah daerah sendiri sama sekali tidak melakukan tindakan pencegahan apa pun setelah pos ini berubah menjadi ajang pemerasan, atau setidaknya untuk mengendalikan jumlah pos-pos itu. Kira-kira pukul 14.30 siang pada tanggal 3 Februari 2001, ratusan orang anggota Pam Swakarsa datang dengan 12 truk perusahaan beserta sebuah ambulan. Mereka menyerang lima orang di desa itu, memukuli dengan pentungan dan membawa mereka ke kamp perusahaan. Beberapa orang dari korban itu kelihatannya sengaja dicari-cari keterlibatannya dalam perselisihan melawan perusahaan-satu orang, Sulin, 40 tahun, ditangkap dari tempat tidurnya ketika sedang tidur. Korban lainnya, Jasa, 43 tahun, ditangkap ketika dalam perjalanan pulang ke rumahnya dari Sholat Jumat. Tiga orang lainnya dipukuli oleh gerombolan dari Arara Abadi ketika gerombolan ini menemukan mereka

secara kebetulan. Dua orang sahabat (Rasjid, 34; Muktar, 21) mengalami nasib sial karena sedang berada di rumah mereka ketika tiga orang ini ditemukan oleh Pam Swakarsa.Seorang lainnya (Ila, 20 tahun) ditangkap ketika sedang mencoba melambaikan tangan ke truk untuk mendapatkan tumpangan.

Seperti halnya dalam serangan lainnya, saksi mata melaporkan bahwa pasukan pengaman perusahaan membuat selempang kain merah di kepala danlengan mereka (simbol perang untuk berbagai daerah di Indonesia) dengan maksud untuk memberi identitas bagi anggota kelompok masing-masing. Beberapa orang menutup muka mereka dengan topeng hitam. Ada laporan yang

tidak dikonfirmasi bahwa para karyawan diancam dengan pukulan atau akan dipecat bila mereka tidak berpartisipasi dalam serangan. Hadir juga di tempat itu enam orang yang membawa senjata otomatis dan atau pistol dan mengenakan sepatu dan celana dari Brimob. Pam Swakarsa datang dengan mengendarai truk perusahaan milik Arara Abadi, yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat karena nomor plat polisi dan mereknya.

Pertama mereka datang ke rumah Ta'in (43 tahun), yang telah mendirikan pos retribusi pribadi. Meskipun Ta'in tidak ditemukan di rumahnya, gerombolan itu menemukan Rasyid (33 tahun) dan Mukhtar (30 tahun) yang sedang bermain domino di halaman rumah. Lebih dari 10 orang Pam Swakarsa memasuki rumah Ta'in dan mulai merusak rumah. Mereka berteriak, "Ta'in, kami akan menembak kamu bila kamu lari!" Karena tidak menemukan Ta'in, Pam Swakarsa itu

mengalihkan amarah mereka kepada Rasyid dan Mukhtar dan memukul mereka dengan pentungan, meninju mereka, meskipun kedua orang ini memohon belas kasihan, dan kemudian memasukkan kedua orang ini ke dalam salah satu truk, lalu melanjutkan operasi mereka.

Kemudian mereka mendatangi rumah Sulin. Meskipun istrinya memohon agar mereka pergi, mereka tetap saja mendobrak masuk rumah dan menarik Sulin dari tempat tidurnya ketika ia masih tidur siang. Mereka menarik Sulin ke halaman dan ia dipukuli, muka Sulin berdarah dan wajahnya bengkak serta matanya lebam. Dengan berjalan sempoyongan dan darah mengucur akibat pukulan, ia dimasukkan ke dalam truk yang berbeda, dipisahkan dengan dua korban yang

pertama. Seorang penduduk desa menceritakan bahwa setelah peristiwa serangan itu pandangan mata Sulin menjadi kabur dan ia mengalami trauma yang mendalam sehingga ia menjadi takut dengan kehadiran orang yang tidak dikenal dan menolak untuk meninggalkan rumahnya, takut tidur atau berjalan sendirian ke WC. Korban berikutnya adalah Jasa, seorang pemimpin agama

setempat. Ketika ia mencoba untuk membela diri, Pam Swakarsa memukulnya dengan pentungan dan meninjunya, sambil mereka bertanya di mana mereka bisa menemukan Ta'in. Setelah dijebloskan ke dalam truk, Jasa dipukuli lagi.

Sekitar 1 km dari tempat di mana mereka menculik Jasa, Pam Swakarsa menemukan Ila (yang juga dipanggil Dila) di sisi jalan, ia sedang berusaha mendapatkan tumpangan untuk saudara perempuannya, yang mengantar makansiang buat ayah mereka di ladang. Tanpa peringatan ataupun aba-aba, truk ituxberhenti dan para Pam Swakarsa itu turun dan mulai memukuli Ila denganxpentungan sampai berdarah dan pingsan. Kemudian ia juga dimasukkan ke

dalam truk yang terpisah.xKelima orang itu dibawa dengan kendaraan yang berbeda ke kamp

perusahaan di Nilo dan kemudian ke kantor wilayah Arara Abadi di Dundangan.xSetelah berada di sana sekitar 45 menit, sekitar 20 orang Pam Swakarsaxmembawa mereka ke Kepolisian Resort di Bangkinang. Tetapi polisi menolakxuntuk menahan mereka, karena sudah jelas bahwa merekaxtelah dipukuli danxmereka adalah korban bukan pelaku kejahatan. Seorang dari karyawanxperusahaan menyetop sebuah bus yang menuju ke Pekanbaru, dan kelima orang

itu dimasukkan ke bus itu. Ketika mereka tiba di Pekanbaru, mereka mencarixpertolongan dari pemimpin masyarakat yang membawa mereka ke rumah sakitxsetempat dan melaporkan hal itu kepada polisi.

Target serangan itu kelihatannya sangat dikaitkan dengan orang-orang yangxmendirikan pos retribusi di jalan utama yang dilewati truk-truk perusahaan yangxmengangkut kayu di sekitar jalan desa, 3 dari 5 korban sama sekali tidak terkaitxdengan pendirian pos retribusi. Karena itu serangan ini adalah bagian darixrencana umum perusahaan untuk mengintimidasi penduduk lokal agar tidakxmelanjutkan tuntutan mereka kepada perusahaan. Arara Abadi berpendapatxbahwa pos retribusi itu bertujuan untuk mengumpulkan pungutan liar untukxpengangkutan kayu, yang mereka nyatakan telah memberi akibat negatifxterhadap pendapatan sopir truk. Laporan peristiwa berikut ini menceritakanxserangan itu dan respon perusahaan:

Pada saat operasi diadakan untuk mengamankan jalan (3 Februari 2001) tiba-tiba terjadi kontak fisik dan tindakan kekerasan karena luapan emosi yang tidak terkendali seperti yang terjadi pada beberapa penduduk desa (5 orang) di Betung menjadi korban. Untuk semua korban itu, diwakili oleh Jasa, telah dilakukan penyelesaian oleh keluarga (di luar keputusan pengadilan) dalam bentuk seperti uang damai, obat-obatan, uang transpor, kompensasi, dan lainlain.

Permintaan yang diajukan oleh Sulkanain (Ta'in) karena semua kerugian akibat pengrusakan rumahnya, juga mendapat ganti rugi dengan cara kekeluargaan. Berbeda sekali dengan kasus di Mandiangin, serangan di Angkasa/Belam Merah, dilanjutkan dengan serangan di Betung, beberapa hari setelah itu (lihat bagian berikut), mengundang banyak perhatian dan kemarahan yang luar biasa. Keluarga dari orang-orang yang ditahan mencari cara agar keluarga mereka

dapat dilepaskan tetapi menurut laporan mereka harus membayar uang jaminan sebesar Rp. 25 juta. Anggota masyarakat, aktivis mahasiswa, dan anggota dari pemimpin suku Melayu menulis surat resmi dan melakukan protes di depan kepala kantor wilayah, kepala polisi resor, DPRD, dan kantor gubernur untuk memohon pertanggungjawaban atas serangan di Betung dan meminta agar ke 52 tawanan yang ditahan atas peristiwa penebangan liar segera dilepaskan.

Aktivis dari LSM APPEL bertemu dengan petugas Arara Abadi di kantor polisi resor Kampar dan tuntutannya ditarik. Para tawanan itu akhirnya dilepaskan pada tanggal 8 Februari 2002, setelah ditahan tujuh hari, berdasarkan jaminan tertulis yang dibuat oleh Zulmizan, pimpinan LSM itu. Tetapi tuntutan terhadap para penebang liar itu tetap tidak ditarik. Para aktivis terus berusaha untuk mendapatkan perhatian dan pertanggung gugatan atas penyerangan itu. Mereka juga meminta agar tuntutan terhadap penebang liar itu ditarik, dan penyelesaian ganti rugi atas perselisihan akibat perampasan lahan. Para aktivis itu menulis surat resmi kepada Bupati dan Kapolda/kepolisian provinsi, dan tembusannya disampaikan kepada Presiden Abdulrahman Wahid, DPR, Menteri Kehutanan, Komnas HAM, KONTRAS, juru bicara DPRD Riau, LBH setempat, Kapolda, Komandan PM. Protes masyarakat di kantor gubernur, tekanan dari aktivis, dan perhatian dari media menghasilkan suatu putusan, yaitu penghentian sementara kegiatan

perusahaan Arara Abadi. Sementara perhatian yang cukup besar itu menghasilkan beberapa tindakan pemerintah daerah, walaupun cuma dilakukan sesaat saja dan belum berhasil untuk mengatasi ketidakadilan yang menjadi akar permasalahan konflik. Aparat dari kantor gubernur bertemu dengan staf Arara Abadi dan pemuka masyarakat, dan aktivis melaporkan bahwa wakil perusahaan setuju untuk menurunkan uang jaminan dan menghentikan kegiatan perusahaan

sampai perselisihan dengan masyarakat tentang lahan dapat diselesaikan. Walaupun ada persetujuan, anggota masyarakat melaporkan bahwa sampai sekarang tidak ada kasus perselisihan lahan yang diselesaikan dan tuntutan tersebut masih tidak ditarik. Pihak perusahaan menyangkal mereka pernah menyetujui perjanjian walaupun mereka tampaknya tidak berusaha untuk melanjutkan tuntutan legalnya terhadap para penebang liar. Dan memang benar, seorang warga desa melaporkan bahwa polisi dan perusahaan tetap melanjutkan ancaman untuk mengintimidasi anggota masyarakat supaya mereka tutup mulut mengenai peristiwa serangan itu dan berhenti menuntut lagi.

Bab 4

Analisa Konflik

Masyarakat dengan

Perusahaan di Riau

1. Frekwensi Konflik Selama Periode Penelitian

Pemaparan kasus konflik sebagaiama dikemukakan bagian sebelumnya merupakan sedikit dari puluhan kisah yang dengan intensitas dan korban relatif serupa, meskipun untuk beberap kasus sampai mengakibatkan korban tewas. Hasil survei dokumentasi atas laporan masyarakat kepada Walhi Riau, KBH Riau, FKPMR, dan pemberitaan media massa di Riau selama periode penelitian memperlihatkan bahwa konflik pertanahan yang melibatkan empat perusahaan

yang diteliti dengan masyarakat selama periode penelitian tercatat sebanyak 66 kasus, dengan melibatkan lahan diperkirakan seluas 528.868 hektar. Perinciannya, selama tahun 2003 tercatat terjadi konflik sebanyak 16 kasus (24,4 persen), tahun 2004 terjadi konflik sebanyak 18 kasus (27,3 persen), tahun 2005 dan 2006 masing-masing tercatat menyubang sebanyak 12 kasus (18,2 persen), dan tahun 2007 menyubang sebanyak sebanyak 8 kasus (12,1 persen). Penelitian menemukan, selama tahun 2003, konflik antara masyarakat dengan perusahaan diperkirakan melibatkan lahan seluas 114.420 hektar. Angka ini belum memperhitungkan luasan konflik lahan yang melibatkan tanah ulayat di beberapa tempat (karena tidak ditemukan data luasan lahan), seperti konflik lahan ulayat antara masyarakat Desa Bangun Purba di Rokan Hulu dengan PT

PSH/PTPN VIII pada tahun 2003, dan konflik masyarakat dengan PT PTPN V di Desa Tandun mengingat ketiadaan data luasan lahan yang dipersengketakan.

Penelitian memperlihatkan bahwa konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan diperkirakan melibatkan tanah seluas 46.746 hektar pada tahun 2004; seluas 65.482 hektar selama tahun 2005, dan seluas 319.116 hektar pada tahun 2006-2007. Frekwensi konflik sektor kehutanan pada periode 1997-2003 secara nasional mengalami peningkatan pesat di tahun 2000 dan turun secara signifikan pada 2003. Tetapi, meskipun secara nasional eskalasi konflik mengalami penurunan pada 2003, di tahun yang sama frekwensi konflik antara masyarakat dan

perusahaan di Riau mengalami peningkatan. Berdasarkan pemantauan di lapangan terlihat bahwa pada tahun 2004 eskalasi konflik di Provinsi Riau mengalami peningkatan berarti. Bahkan, konflik di Riau pada tahun 4004 mengakibatkan korban tewas di pihak asyarakat. Era otonomi daerah dan meluasnya praktik kebebasan berekspresi pada masa awal reformasi merupakan salah satu faktor pendorong penting. Di daerah seperti Riau, demikian umumnya daerah lain di Indonesia, aspirasi yang pada masa-masa sebelumnya tersumbat kini mendapatkan momentum tapil ke ruang publik. Tekanan terhadap masyarakat karena lahan mereka diserobot perusahaan yang pada era sebelum reformasi mengalami ketersumbatan, kini muncul ibarat cendawan di musim hujan. Prekwensi Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003 Apabila peristiwa konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan dilihat dari aspek perusahaan yang terlibat, penelitian ini menemukan bahwa PT Arara Abadi sebagai perusahaan yang paling sering dilanda konflik dengan masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa dari 65 kasus konflik selama periode penelitian, PT Arara Abadi menyumbangkan sebanyak 13 kasus, dengan luasan lahan yang dipermasalahkan mencapai 368.700 hektar. Jika memperhatikan luasan lahan yang diklaim perusahaan sebagai HPH atau areal konsesi perusahaan ini, maka diperkirakan sebagian besar lahan perusahaan ini dipersoalkan oleh masyarakat sekitarnya.

Temuan tentang konflik lahan antara masyarakat dengan PT Arara Abadi mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan temuan pada penelitian yang dilakukan pada periode sebelumnya. Laporan Human Right Wacth misalnya mencatat bahwa PT Arara Abadi mengaku bahwa sebanyak 113.595 hektar lahan konsensinya diklaim oleh masyarakat (Human Right Wacth, 2003:21). Peningkatan frekwensi konflik di PT Arara Abadi ini diperkirakan karena

sebagian konflik lahan antara masyarakat dengan PT Arara Abadi yang terjadi sebelum periode pelaporan (2003) yang dilakukan Human Right Wacth sebagian belum berhasil diselesaikan, sementara pada periode 2003 telah terjadi konflik baru antara masyarakat dengan PT Arara Abadi, yang sebagian diantaranya melibatkan lahan lain atau di lokasi yang berbeda. Berdasarkan laporan Human Right Wacth, PT Arara Abadi sendiri mengaku bahwa pada periode sebelum

2003, sebanyak 57.000 hektar lahan yang disengketan sudah berhasil diselesaikan, sementara sebagian besar lainnya belum selesai dipersengketakan masyarakat (Human Right Wacth, 2003:21). Penting untuk dikemukakan di sini bahwa dari 66 kasus konflik pertanahan

yang diteliti, faktanya konflik tersebut tidak hanya melibatkan PT RAPP, PT IKPP, PT Duta Palma dan PT CPI sebagaimana yang menjadi fokus penelitian. Data yang dibahas dalam penelitian ini juga mencatat sejumlah konflik yang terjadi antara masyarakat diluar perusahaan yang telah disebutkan di atas. Penelitian menemukan bahwa sebanyak 12,1 persen (8 kasus) konflik disumbangkan oleh PT RAPP atau anak perusahaannya. PT IKPP dan anak perusahaannya menyumbang sebanyak 21,2 persen (14 kasus). Sementara PT Duta Palma dan PT CPI masing menyubang 4,5 persen (3 kasus) dan 1,5 persen (1 kasus).

Adalah menarik dicermati bahwa sebanyak 7,6 persen atau 5 kasus konflik selama periode penelitian disumbangkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dalam hal ini adalah PT Perkebunan Nusantara. Terkecuali konflik yang disebutkan di atas, konflik selama periode penelitian sebagian besar yakni 53 persen (35 kasus) disumbangkan oleh preusan-perusahaan selain yang disebutkan di atas. Temuan bahwa frekwensi konflik di Riau selama periode 2003-2007 sebanyak 66 kasus kiranya patut mendapat perhatian. Sebab, berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuliana Cahya Wulan tentang Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003, frekwensi konflik sektor kehutanan di Riau selama rentang tersebut hanya sekitar 19 kasus. Ini artinya, dalam durasi waktu yang lebih kurang sama tetapi di periode berbeda, konflik tersebut telah mengalami peningkatan sebanyak 47 kasus. Berikut ini adalah

persebaran frekwensi konflik pada periode 1997-2003. (Wulan, 2004:12).

Persebaran dan Frekwensi Konflik Kehutanan di Indonesia 1997-2003 Tidak kalah penting, temuan penelitian tentang klasifikasi konflik lahan berdasarkan Status Lahan. Penelitian menemukan bahwa sebanyak 37,9 persen (25 kasus) konflik antara masyarakat dengan perusahaan terjadi di lahan desa/ulayat yang diklaim oleh perusahaan sebagai area HTI (Hutan Tanaman Industri). Penelitian juga mencatat bahwa area HTI perusahaan yang disengketakan atau tanah ulayat yang diserobot perusahaan masing-masing sebanyak 19,7 persen (13 kasus). Jika ketiga kategori di atas di jadikan satu mengingat adanya kemiripan di antara ketiganya, maka dapat dikemukakanbahwa konflik antara masyarakat yang terjadi di lahan HTI atau yang dikalim

masyarakat sebagai hutan ulayat atau lahan milik desa amat besar, atau mencapai angka 77,3 persen dari total konflik yang terjadi. Mengenai klasisfikasi lahan yang dipersengketakan antara masyarakat dengan perusahaan berdasarkan status lahan secara lebih detail terlihat dalam diagram berikut ini.

2. Faktor Penyebab Konflik Masyarakat Perusahaan

Berdasarkan identifikasi terhadap 65 kasus konflik yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan selama periode penelitian, sekurang-kurangnya terdapat delapan faktor yang menyebabkan terjadinya konflik pertanahan. Delapan faktor tersebut adalah:

a) tapal batas yang tidak jelas,

b) perambahan hutan,

c) kontrak yang dinilai masyarakat tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan,

d) penyerobotan tanah masyarakat oleh perusahaan,

e) kecemburuan sosial karena kelompok tani yang dikelola oleh perusahaan secara ekonomi lebih baik dan lebih mendapat perhatian dari pihak perusahaan,

f) ganti rugi yang tidak menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak masyarakat dan perusahaan, dan

g) perebutan tanah antara sesama warga.

Klasifikasi penyebab konflik ini berbeda dengan kategorisasi yang dibuat oleh Yuliana Cahya Wulan dan kawan-kawan ketika meneliti tentang konflik sektor kehutanan di Indonesia selama 1997-2003. Wulan mengidentifikasi sedikitnya terdapat lima faktor konflik di sektor ini, yaitu perambahan hutan, pencurian kayu, perusakan lingkungan, tata batas kawasan atau akses, dan alih fungsi kawasan. Perbedaan mencolok dalam rumusan ini kiranya terletak pada tidak adanya

pemilahan Wulan antara konflik yang terjadi karena perbedaan tapal batas dengan konflik yang disebabkan oleh penyerobotan lahan masyarakat oleh perusahaan. Tidak adanya pemilahan antara kedua faktor ini hemat kami cukup mengaburkan pokok permasalahan. Sebab, untuk sebagian konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusaahaan adalah adanya perampasan lahan yang secara sah merupakan lahan milik masyarakat. Tentu saja hal demikian ini akan

menyesatkan ketika dikelompokkan sebagai konflik yang terjadi karena perbedaan tapal batas semata. Faktanya, penelitian ini menemukan bahwa faktor penyebab yang paling sering memicu konflik antara masyarakat dengan perusahaan adalah penyerobotan lahan masyarakat oleh perusahaan. Faktor ini menyumbangkan 59,1 persen (39 kasus) dari 66 kasus yang diteliti. Setelah itu, secara berturutturut, faktor yang menyebabkan konflik pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan adalah alih fungsi lahan sebesar 12,1 persen (8 kasus), perbedaan tapal batas sebesar 7,6 persen (5 kasus), kontrak yang diingkari oleh pihak perusahaan sebesar 6,1 persen (4 kasus), kecemburuan sosial dan tidak adanya kesepakatan mengenai ganti rugi masing-masing menyubang 4,5 persen (3 kasus), perambahan hutan oleh perusahaan sebesar 3 persen (2 kasus), perebutan lahan antara sesama warga sebanyak 1,5 persen (1 kasus) dan satu

kasus sisanya tidak berhasil diidentifikasi.

Faktor Penyebab Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia Di areal HPH, konflik sering terjadi karena adanya tumpang tindih antara areal HPH dengan lahan yang dikelola masyarakat, seperti ladang dan tanah ulayat, karena ketidak jelasan tata-batas. Bagi banyak orang, secara legal, pemegang HPH memiliki hak mengklaim kepemilikan atas areal tersebut karenatelah memperoleh izin konsesi dari pemerintah, meskipun masyarakat secara tradisional telah lama mengolah lahan di areal tersebut. Tentu saja hal demikian mengakibatkan, akses masyarakat terhadap sumber daya hutan menjadi terbatas. Tetapi pada kasus demikian, sebagaimana telah disebutkan di muka, peneliti cenderung mengelompokkan kasus demikan pada kategori penyerobotan lahan

masyarakat oleh perusahaan, karena untuk sebagian masyarakat lebih memiliki bukti yang kuat atas kepemilikan lahan tersebut. Ini antara lain ditunjukkan oleh beberapa kasus dimana konflik terjadi karena hampir seratus persen wilayah desa kelompok masyarakat seperti di Bencah Umbai, Sungai Mandau Kabupaten Siak, diklaim PT Arara Abadi sebagai lahan konsesinya.

3. Pola dan Karasteristik Konflik

Sebagian besar data yang dikemukakan di atas kiranya sudah cukup membantu menjelaskan pola dan karasteristik konflik antara masyarakat dengan perusahaan di Riau selama periode penelitian. Tetapi pada bagian ini peneliti akan mengemukakan beberapa temuan yang diharapkan dapat memperluas wawasan tentang pola dan karasteristik konflik antara masyarakat dengan perusahaan di Riau. Berdasarkan sebaran lokasi wilayah geografis, penelitian ini menemukan bahwa konflik pertanahan selama periode penelitian menyebar hampir di semua kabupaten/kota di Riau. Hanya kota Dumai dan dan Indragiri Hilir yang dalam data yang dipakai dalam penelitian ini tidak ditemukan kasus konflik antara masyarakat dengan perusahaan selama periode penelitian. Kabupaten yang paling banyak menyumbang konflik adalah Indragiri Hulu, yakni sebesar 22,7 persen (15 kasus). Lalu, secara berurutan disusul oleh Rokan Hilir sebanyak 18,2 persen (12 kasus), Siak sebanyak 12,1 persen (8 kasus), kampar sebanyak 10,6 persen (7 kasus), Bengkalis dan Pekanbaru masing-masing 4,5 persen (3 kasus), Pelalawan sebanyak 3 persen (2 kasus), dan dua kasus konflik lainnya tidak didapatkan data lokasinya. Adapun apabila konflik tersebut dilihat dari latarbelakang etnis pihak masyarakat yang menjadi korban konflik, terungkap bahwa mayoritas mereka adalah atnis Melayu ada penduduk asli (tempatan) seperti suku Sakai dan Talang Mamak. Sebanyak 66,6 persen (44 kasus) konflik melibatkan masyarakat dari etnis Melayu, sementara 30,3 persen (20 kasus) lainnya melibatkan komunitasmasyarakat yang heterogen secara etnis.

Data juga menemukan bahwasebagian besar konflik yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakatberetnis Melayu dilatari karena tanah ulayat atau lahan komunal (milik desa)

mereka diklaim telah diserobot oleh pihak perusahaan. Sementara konflik yang melibatkan masyarakat yang heterogen secara etnis, biasanya amat sedikit yang dikarenakan persoalan tanah ulayat.Prilaku Perusahaan dan Masyarakat Yang Memicu Konflik Terkecuali itu, perlu dikemukakan karasteristik kedua belah pihak pada saat konflik. Beberapa konflik yang terjadi mengakibatkan bentrok fisik antara kedua belah pihak. Pada kasus demikian tidak jarang konflik tersebut mengakibatkan korban luka-luka bahkan meninggal, sebagaimana akan dibahas pada bagian berikutnya penelitian ini. Berdasarkan penelusuran, terungkap bahwa sebanyak

4,1 persen dari 66 kasus konflik yang mengakibatkan bentrokan diawali oleh serangan dari pihak masyarakat kepada pihak perusahaan. Sementara bentrokan yang dimulai dari serangan pihak perusahaan kepada masyarakat sebesar 6,2 persen, dan pada 10,2 persen persitiwa konflik yang mengakibatkan bentrokan itu, pihak perusahaan mendatangkan milisi atau militer sipil.

4. Respon dan Perlawanan Masyarakat

Respon dan perlawanan masyarakat Riau hadap perusahaan kapitalis yang beroperasi di wilayah mereka sesungguhnya sudah berlangsung semenjak perusahaan-perusahaan tersebut menginjakkan kaki di hutan tanah mereka. Tetapi kolaborasi antara pihak pengusaha dan penguasa menjadikan masyarakat tidak kuasa menghadapi para pemodal tersebut. Sebagian besar masyarakat atau penduduk asli terdesak dan berpindah karena tidak kuasa menghadapi

serbuan para pemodal. Ini antara lain dapat terlihat ketika menyaksikan perkampungan masyarakat Sakai di Bengkalis, yang sebelumnya pusat aktivisme kehidupan mereka di wilayah yang sekarang di sebut Kota Duri, tetapi kini terdesak jauh ke pedalaman. Berbagai upaya dilakukan oleh masyarakat untuk mempertahankan hak pertanahan mereka. Perlawanan mereka lakukan baik secara personal atau pun dengan melakukan konsolidasi internal kounitas bersangkutan hingga perlawanan yang menempuh jalur hukum formal dan aksi demonstrasi ke kantorkantor pemerintahan. Kalau dicermati memang ada pergeseran sikap masyarakat

dalam melakukan perlawanan terhadap kelompok kapitalis tersebut. Pada masa dahulu perlawanan dilakukan secara sporadis dan pasif. Mereka lebih memilih menghindar, dari pada melakukan aksi secara terbuka. Tetapi sekarang disaksikan masyarakat seringkali melakukan demonstrasi untuk menuntut hakhak pertanahan mereka yang dirampas. Jalur hukum merupakan saluran yang biasa mereka gunakan dalam memperjuangkan keinginan mereka.

Penelitian terhadap 66 kasus konflik pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan mengungkapkan temuan menarik. Bahwa mayoritas masyarakat atau sebanyak 92,4 (62 kasus) diperjuangkan oleh masyarakat melalui jalur hukum dan tekanan dengan aksi demonstrasi massa. Hanya 6,1 persen (4 kasus) yang direspon melalui aksi demonstrasi saja, tanpa diikuti perjuangan

melalui jalur hukum. Demikian pula hanya satu kasus (1,5 persen) yang direspon masyarakat melalui jalur hukum tanpa diiringi aksi demontrasi. Intensifikasi perlawanan melalui jalur hukum dan aksi demontrasi ini tampaknya tidak dapat dipisahkan dari maraknya advokasi yang dilakukan oleh pihak ketiga seperti LSM, organisasi mahasiswa, partai politik, pengacara atau lainnya terhadap masyarakat korban konflik. Penelitian ini menemukan bahwa sebanyak 40,9 persen (27 kasus) perlawanan masyarakat terhadap perusahaan didampingi oleh LSM. Meski demikian, penting juga dikemukakan bahwa sebanyak 54,4 persen (36 kasus) perlawanan masyarakat korban konflik muncul atas inisiatif dari komunitas mereka sendiri Meski demikian patut dicatat bahwa keputusan masyarakat untuk menyelesaikan konflik melalui jalur hukum pada faktanya belum memberi keuntungan standar bagi mereka. Meskipun sebagian besar kasus konflik yang

diidentifikasi dibawa oleh masyarakat kepada penyesaian secara hukum, hanya sedikit di antara persoalan tersebut yang berhasil diselesaikan sesuai dengan harapan masyarakat. Demikian pula advokasi yang dilakukan dan atau berada di bawah persekutuan kalangan LSM, Mahasiswa, Pengacara maupun pihak ketiga lainnya pada faktanya tidak cukup banyak membantu penyelesaian konflik tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa sebanyak 97 persen (64 kasus) kasus yang diteliti belum berhasil diselesaikan. Lebih menyedihkan lagi, pada angka yang sama yakni 97 persen (64 kasus) tuntutan masyarakat tersebut tidak dipenuhi pihak perusahaan. Hal ini menandakan abhwa perjuangan masyarakat belum membuahkan hasil seperti diharapkan.

5. Implikasi Konflik bagi Masyarakat dan Perusahaan

Membahas implikasi konflik bagi kedua belah pihak sesungguhnya membutuhkan penelitian yang lebih mendalam dari yang saat ini dilakukan. Tetapi pada bagian berikut ini peneliti akan memaparkan beberapa implikasi konflik antara masyarakat dan perusahaan. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan terhadap 66 kasus konflik selama periode penelitian, peneliti menemukan sebanyak 4,5 persen dari total konflik yang pernah terjadi mengakibatkan korban tewas di pihak masyarakat, sementara dari pihak perusahaan tidak ditemukan satu pun korban yang meninggal. Terkecuali itu, korban luka berat atau ringan baik dipihak perusahaan maupun masyarakat masing-masing sebanyak 7,6 persen.Sebanyak 4,1 persen konflik yang berakibat bentrokan massa dimulai oleh penyerangan dari pihak masyarakat. Sementara bentrokan massa yang diawali oleh penyerangan dari pihak perusahaan sebanyak 6,2 persen dari total konflik

yang diteliti. Penelitian ini menemukan pula sebanyak 6,1 persen kasus konflik mengakibatkan warga kehilangan rumah, dan 25,8 persen kasus lainnya mengakibatkan warga kehilangan lahan yang menjadi sumber mata pencaharian mereka sehari-hari. Implikasi Konflik Terhadap Masyarakat dan Perusahaan Menarik dicermati bahwa konflik antara masyarakat dengan perusahaan tidak berimplikasi pada kinerja ataupun operasionalisasi perusahaan, meskipun hanya

dalam waktu sehari. Peneliti menemukan bahwa sebanyak 93,9 persen kasus konflik yang diteliti tidak mengakibatkan perusahaan menghentikan operasionalisasi perusahaan. Ini artinya, meskipun bagi masyarakat konflik tersebut kadang harus mereka hadapi dengan melakukan pertukaran nyawa, tetapi bagi pihak perusahaan konflik dengan masyarakat tidak menimbulkan

implikasi negatif secara signifikan kepada pihak perusahaan. Dalam beberapa hal, konflik antara masyarakat dengan perusahaan merupakan sarana menegosiasikan kepentingan masing-masing untuk menuju pada titik yang dapat di terima oleh kedua belah pihak. Ada ditemukan di beberapa kasus konflik antara masyarakat dengan perusahaan dengan akhir penyelesaian yang dapat diterima dengan senang hati oleh kedua belah pihak. Perusahaan tidak jarang memberikan intensif tertentu kepada masyarakat untuk meredam konflik yang terjadi. Penelitian ini belum berhasil menemukan seberapa besar prosentase konflik dimana kemudian perusahaan memberikan intensif tertentu kepada masyarakat untuk meredam konflik. Tetapi kecenderungannya perusahaan memberikan dana semacam CSR kepada Peristiwa Prosentase

masyarakat korban konflik. Sebagian masyarakat dapat menerima dana tersebut dan akhirnya konflik dapat diredam, sementara untuk sebagian lainnya ditolak oleh masyarakat karena dinilai kompensasi yang diberikan perusahaan tidak sebanding dengan apa yang telah hilang dari mereka selama ini. Ini merupakan fenomena menarik. Bahwa sebesar 98,1 persen dari 66 kasus

tuntutan masyarakat menyangkut pengembalian lahan kepada mereka olehperusahaan, tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan. Menggunakan bahasa berbeda, masyarakat gagal mendapatkan hak pertanahan mereka yang dirampas pihak perusahaan. Fenomena demikian ini, menggabarkan bahwa konflik antara masyarakat dengan perusaah sejauh yang dapat ditemukan hingga saat ini tidak ada yang mengakibatkan kerugian berarti bagi pihak perusahaan. Meskipun

konflik karena masyarakat menuntut lahan mereka dikembalikan berkobar sehingga engakibatkan korban tewas, bagi pihak perusahaan tidak ada hal apapun yang hilang dari mereka. Masyarakat yang selalu kehilangan. Kekalahan selalu menghampiri pihak masyarakat. Demikianlah ilustrasi yang dapat digunakan untuk menggambarkan fenomena pasca konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Padahal berdasarkan data yang telah dikemukakan sebelumnya, terungkap bahwa sebanyak 40,9 persen kasus konfliyang diteliti, masyarakat diadvokasi oleh LSM, tokoh adat, aktivis mahasiswa, organisasi masyarakat, jurnalis atau pengacara dalam memperjuangkan hak-hak pertanahan mereka. Bahkan tidak sedikit aktivis partai yang berada dilegislatif menampakkan empati dan keberpihakan mereka atas tuntutan dan aspirasi masyarakat. Namun, sejauh yang dapat dipantau oleh peneliti, peran-peran yang para elite masyarakat tersebut lakukan belum membuahkan hasil yang berpihak kepada masyarakat.

Berkebalikan dengan kondisi di masyarakat, kompensasi minimal dan keuntungan relatif maksimal selalu didapatkan oleh pihak-pihak perusahaan ketika konflik terjadi. Pada aspek yang teknis misal, pengrusakan peralatan operasional perusahaan oleh masyarakat ketika terjadi bentrokan, tidak berakibat kehilangan peralatan tersebut di pihak perusahaan. Karena, perusahaan sudah mengasuransikan hampir semua peralatan yang mereka miliki. Perusahaan juga hingga saat ini tidak ditemukan yang menerima sanksi dari negara atas kejahatan kemanusiaan yang mereka lakukan. Sejauh yang dapat dipantau peneliti, selama konflik yang terjadi pada periode penelitian, tidak ditemukan satu pun perusahaan yang berhenti operasi secara total sebagai akibat klaim-klaim masyarakat. Negara bahkan terkesan acapkali memberikan keputusan yang berpihak kepada perusahaan.

Persoalan yang kiranya penting untuk dikemukakan di penghujung laporanpenelitian ini adalah faktor apa yang mengakibatkan masyarakat selalu menuai kegagalan atas perjuangan maksimum yang mereka lakukan. Menjawab soal ini, barangkali penting menganalisa pola perlawanan masyarakat berdasarkan temuan-temuan penelitian sebagaimana dikemukakan di atas. Dalam pantauan peneliti, pola perlawanan maksimum yang dilakukan oleh masyarakat selama ini adalah dengan melakukan aksi demontrasi atau mengajukan tuntutan mereka ke

pengadilan atas harapan mendapatkan penyelesaian yang berkeadilan dari pemerintah. Mulai dari peerintah daerah hingga ke pemerintah pusat, di Jakarta.

Akan tetapi, pemerintah pun tampaknya belum cukup berdaya dalam menghadapi cengkraman perusahaan di Riau yang sesungguhnya bergerak dalam naungan kapitalesme global. Demikianlah, seperti dikemukakan pada bagian sebelumnya, perusahaanperusahaan

perkayuan di Riau merupakan jaringan kapitalisme global. Sudah dapat dipastikan, ketika masyarakat menuntut agar sejengkal tanah mereka dikembalikan oleh pihak perusahaan, sesungguhnya mereka sedang berhadapan dengan kuasa kapitelimse yang memiliki jaringan tingkat dunia. Dalam kondisi demikian, ketika negara memiliki keperpihakan pada masyarakat, negara pun harus berhadapan dengan jaringan kapitalisme yang dalam beberapa hal kuasa mereka juga menghegemoni negara. Karena itu, adalah penting untuk kembali mempertimbangkan pola gerakan masyarakat pribumi dalam memperjuangkan hak-hak pertanahan mereka atas kuasa perusahaan kapitalis dengan memperkuat jaringan tingkat global agar hak-hak pertanahan mereka yang dirampas dapat dikembalikan.

Bab 5

Penutup

A. Kesimpulan

Konflik pertanahan selama periode penelitian tercatat sebanyak 66 kasus, dengan melibatkan lahan diperkirakan seluas 528.868 hektar. Perinciannya, selama tahun 2003 tercatat sebanyak 16 kasus, tahun 2004 terjadi konflik sebanyak 18 kasus, tahun 2005 tercatat terjadi sebanyak 12 kasus dan tahun 2006-2007 ditemukan konflik dengan perusahaan sebanyak 20 kasus. Selama tahun 2003 saja, konflik antara masyarakat dengan perusahaan diperkirakan

melibatkan lahan seluas 114.420 hektar. Pada tahun selanjutnya, penelitian

menemukan bahwa konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan

diperkirakan melibatkan tanah seluas 46.746 hektar pada tahun 2004; seluas

65.482 hektar selama tahun 2005, dan seluas 319.116 hektar pada tahun 2006-

2007.

Penelitian ini menemukan bahwa pola dan karakter konflik antara masyarakat

dengan perusahaan amat beragam. Berdasarkan status lahan yang disengketakan, ditemukan bahwa konflik yang bermuara pada perlawanan masyarakat bermula dari keyakinan adanya perampasan lahan yang dilakukan oleh pihak korporasi. Ditemukan pula bahwa konflik selalu dicirikan dengan akhir kekalahan di pihak masyarakat pribui atas perusahaan. Terkecuali itu,

dilihat dari prilaku kedua belah pihak dalam berkonflik, peneliti menemukan bahwa acapkali konflik bermuara pada bentrokan fisik yang massif antarakedua belah pihak yang bersengketa sehingga mengakibatkan jatuhnya korban tewas atau pun sekadar luka-luka dan kerusakan aset milik kedua belah pihak.

Bentrokan ada yang ditemukan bermula dari serangan masyarakat kepada pihak perusahaan, atau sebaliknya. Tetapi yang tidak ditemukan di pihak masyarakat pribumi kenyataan dilibatkannya kalangan milisi sipil (atau pun militer dan polisi) yang dipakai oleh perusahaan dalam menghadapi masyarakat: suatu hal yang berdasarkan temuan penelitian ini tidak pernah

dilakukan oleh pihak masyarakat.

Sekurang-kurangnya terdapat delapan faktor yang menyebabkan terjadinya

konflik pertanahan. Delapan faktor tersebut adalah

a) tapal batas yang tidak jelas,

b) perambahan hutan,

c) kontrak yang dinilai masyarakat tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan,

d) penyerobotan tanah masyarakat oleh perusahaan,

e) kecemburuan sosial karena kelompok tani yang dikelola oleh perusahaan

f) secara ekonomi lebih baik dan lebih mendapat perhatian dari pihak

g) perusahaan,

h) ganti rugi yang tidak menemukan kesepakatan antara kedua

i) belah pihak masyarakat dan perusahaan, dan

j) perebutan tanah antara

k) sesama warga.

Penelitian menemukan bahwa faktor penyebab yang paling sering memicu konflik adalah penyerobotan lahan masyarakat oleh perusahaan. Faktor ini menyumbangkan 59,1 persen (39 kasus). Berikutnya, secara berturut-turut adalah alih fungsi lahan sebesar 12,1 persen (8 kasus), perbedaan tapal batas sebesar 7,6 persen (5 kasus), kontrak yang diingkari oleh pihakperusahaan sebesar 6,1 persen (4 kasus), kecemburuan sosial dan tidak adanya kesepakatan mengenai ganti rugi masing-masing menyubang 4,5 persen (3 kasus), perambahan hutan oleh perusahaan sebesar 3 persen (2 kasus), perebutan lahan antara sesama warga sebanyak 1,5 persen (1 kasus) dan satu kasus sisanya tidak berhasil diidentifikasi.

Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat amat aktif melakukan perlawananatas permasalahan yang mereka identifikasi sebagai perlawanan untuk mengembalikan hak-hak pertanahan mereka. Pola perlawanan dilakukan ulai melakukan pemetaan geo-kultural, penguatan identitas komunal meraka, melakukan aksi demonstrasi sampai menyelesaikan persoalan tersebut di pengadilan. Tetapi perjuangan ini selalu berakhir tidak seperti yang mereka harapkan. Kekalahan acapkali menghampiri mereka. Hanya sedikit dari perlawanan yang mereka lakukan dapat efektif untuk mengembalikan kepemilikan pertanahan mereka. Penelitian tidak menemukan respon berpihak kepada masyarakat dari perusahaan. Berdasarkan 66 kasus konflik pertanahan

yang diidentifikasi, penelitian menemukan hanya sekitar 1,5 persen tuntutan masyarakat mengembalikan hak pertanahan mereka dapat dipenuhi oleh pihak perusahaan berdasarkan keputusan dari negara. Negara ditemukan terkesan tidak saja lamban dalam merespon konflik antara masyarakat dengan perusahaan, melainkan acapkali berdiri pada posisi yang berseberangan dengan aspirasi yang disuarakan masyarakat.

Belum didapatkan pola resolusi konflik yang relatif berhasil mengoreksi dari kelemahan-kelemahan sebelumnya. Hal ini ditandai dengan tidak adanya hasillmaksimal yang berpihak pada rasa keadilan masyarakat atas penyelesaian kasus sengketa pertanahan yang melibatkan masyarakat dengan perusahaanperusahaan, terutama yang bergerak dalam naungan kapitalisme global. Tetapi suatu hal yang kiranya penting dikemukakan dalam kesimpulan ini bahwa penelitian menemukan masyarakat baru mampu melakukan perlawanan dengan pola jaringan aksi masksimal berskala nasional dalam menghadapi perusahaan yang berskala dunia dan transnasional tersebut. Bahkan mayoritas aksi berlawanan mereka baru mampu mengandalkan jaringan pergerakan yang berskala daerah.

B. Rekomendasi

Mendesak pemerintah agar segera menetapkan masa jeda pemberian izin terhadap pembukaan lahan-lahan baru di Riau selama rentang waktu tertentu untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat dengan perusahaan, baik yang menyangkut tapal batas maupun pemenuhan klaim-klaim masyarakat terhadap perusahaan. Masa jeda pemberian izin diharapkan dapat dilakukan berdasarkan payung hukum instruksi presiden atau minimal peraturan daerah atau surat keputusan Gubernur Riau.

Perlu dilakukan semacam konferensi masyarakat korban konflik antara perusahaan dengan masyarakat di Riau. Konferensi dilakukan dengan mengundang simpul masyarakat tingkat desa atau komunitas adat yang sedang menghadapi konflik antara masyarakat dengan perusahaan ataupun stake holder terkait untuk membuat rumusan bersama tentang resolusi konflik yang melibatkan mereka. Diharapkan pula konferensi dapat mengundang perhatian dunia atas kekerasan-kekerasan yang dilakukan korporasi terhadap komunitas pribumi.

Masyarakat pribumi korban konflik dan para aktivis LSM yang mengadvokasi masyarakat perlu memperluas dan memperkuat jaringan pergerakan perlawanan atas kejahatan-kejahatan korporasi, terutama yang berkaitan dengan isu perampasan hak-hak pertanahan mereka. Demikian pula, Tim Litbangdata FKPMR dan pula jaringan pergerakan di daerah yang berfokus

dalam advokasi masyarakat korban konflik pertanahan dengan perusahaan perlu menggalakkan pembuatan laporan yang berkualitas, akurat dan berstandar international dalam menginvestigasi aspek pelanggaran HAM yang berhubungan dengan konflik antara masyarakat dengan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang kehutanan di Riau. Laporan-laporan investigatif tersebut disampaikan ke forum-forum internasional dengan harapan agar perusahaan-perusahaan mendapat tekanan untuk dalam standar pemenuhan HAM dan pengakuan hak-hak pertanahan kalangan pribumi.

******

DAFTAR ISI

BAB I

PEDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

2. Perubahan Pola Konflik & Dampaknya Pada Masyarakat Adat

3. Rekomendasi

4. Perumusan Masalah

5. Tujuan Penelitian

6. Batasan Konsep Penelitian

7. Konflik

8. Penyelesaian Konflik

9. Frekwensi Konflik

10.Penyebab Konflik

11.Metodologi Penelitian

12.Unit Administratif Penelitian

13.Sumber Data Penelitian

14.Data dari Pendalaman Kasus

15.Sistematika Laporan

BAB II

Tinjauan Umum Konflik Pertanahan antara Masyarakat dengan Perusahaan di Riau

1. Politik Kehutanan di Indonesia Masa Orde Baru

2. Konflik Pertanahan antara Masyarakat dengan Perusahaan

3. PROFIL EMPAT PERUSAHAAN YANG DI TELITI

a. PT RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper)

b. PT IKPP (Indah Kiat Pulp and Paper)

c. PT CPI (Chevron Pacific Indonesia)

d. PT Duta Palma

BAB III

Deskripsi Kasus Konflikn Masyarakat dengan PT RAPP dan PT IKPP (PT Arara Abadi)

1. Konflik Masyarakat dengan PT RAPP

2. Kasus Masyarakat Koto Baru, Kuantan Singingi

3. Kasus Masyarakat Gading Permai, Kampar

4. Konflik Masyarakat dengan PT IKPP

5. Konflik di PT Arara Abadi (Suplayer Kayu PT IKPP)

6. Kasus Masyarakat Mandiangin, Siak

7. Kasus Masyarakat Angkasa dan Belam Merah

8. Kasus Masyarakat Desa Betung, Pelalawan

BAB IV

Analisa Konflik Masyarakat dengan Perusahaan di Riau

1. Frekwensi Konflik Selama Periode Penelitian

2. Faktor Penyebab Konflik Masyarakat Perusahaan

3. Pola dan Karasteristik Konflik

4. Respon dan Perlawanan Masyarakat

5. Implikasi Konflik bagi Masyarakat dan Perusahaan

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

B. Rekomendasi

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar